Home / News

Senin, 3 Agustus 2020 - 15:29 WIB

Para Kades Hati-Hati Kelola Dana Desa

Penulis : Sulmubin

Anggota Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS) Pemerhati Kemasyarakatan.

Kepala Desa (Kades) selaku pejabat politis sudah mulai lega sehubungan dengan adanya budged atau penganggaran pembangunan desa.
Mereka bahkan jumawa mendapat kenyataan bahwa, pemerintah pusat sudah memperhatikan para kades selaku pion pelaksana pembangunan desa, dimana dana yang berasal dari Anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) dan Anggaran pendapatan belanja Negara ( APBN) berwujud dalam paket Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Dana Desa (BDD) yang jumlahnya terbilang Milyaran Rupiah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa mengamanahkan bahwa, ujung tombak pelaksanaan pembangunan deaa ialah Kepala Desa, baik itu berupa pembangunan fisik maupun Non fisik. Pembangunan fisik secara kasat mata dapat dilihat hasilnya, sedangkan non fisik berupa pelayanan publik ( Masyarakat) dan pembinaan mental keagamaan para remaja.

Sehingga pemerintah menggelontarkan dana tidak sedikit jumlahnya kepada para kades buat pembangunan yang belum disentuh proyek pemerintah lewat Daftar Islam Proyek ( Dipa).

Adanya perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa dengan kucuran dana berupa ADD dan BDD tersebut, banyak masyarakat calon kades berlomba menjadi pemenang didesanya untuk merebut kursi panas. Tak jarang ada segelintir para calon kandidat melakukan manuver politik dengan membentuk tim sukses mencari dukungan suara merebut hati rakyat dengan money politik uang, bahkan tidak jarang pula ada yang menggunakan Ijazah palsu untuk melampiaskan hasratnya menjadi orang nomor satu didesanya.

Pemerintah dan masyarakatnya berharap, pelaksanaan pembangunan desa seperti ; mengadakan proyek pekerjaan jalan tani dan nelayan, draenase, pembagian beras untuk masyarakat sejahtra ( Rastra), pembinaan kelompok tani (Poktan) dan tidak kalah penting pelayanan piblik yang tentunya sudah dibahas dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrembang) desa meliputi seluruh lingkumgan. Inilah peruntukan anggaran prmbangunan desa

Undang-Undang tentang pemerintahan desa mengisyaratkan, jabatan kades hingga tiga priode maka, tentunya para kades incumbent harus mati-matian menampakkan kinerjanya dengan baik dan tampil sebagai pelayan masyarakat dimanapun dan kapanpun dibutuhkan, soal pembantuan dana; pemerintah selalu menambah porsi anggaran pembangunan berupa paket ADD dan DD.

Adanya ketersediaan dana yang terbilang bamyak itu, para kades tinggal memilih mencari alternatif, mau menjalankan tugas dengan baik dan mau hidup apa adanya sesuai.penghasilan yang diperoleh tapi dihargai dan dihormati masyarakat ketika selesai kontrak politiknya atau para kades yang memilih hidup mewah, membeli mobil, rumah, dan tanah dengan hasil korupsi akan dihina dan dicampakkan masyarakat, disamping itu hukum menanti mereka untuk mempertanggung jawabkan penyalagunaan jabatan dan wewenang mereka dengan mengkorupsi uang rakyat dan mereka akan menjadi penghuni hotel prodeo.

Adanya kucuran dana yang begitu banyak, pemerintah pusat lewat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemerintahan Desa Menghimbau semua komponen bangsa ini, terutama lembaga Anti rasuah turut mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. Demikian halnya komisi pemberantasan korupsi (KPK) mengeluarkan surat Edaran Nomor: B.7508/0116/08/2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Untuk itu para kades hati-hati kami mengawasi Anda.

Share :

Baca Juga

News

Advokat Muda Makassar asal Sulawesi Tenggara pimpin GMI BAIN HAM RI Sulawesi Selatan

News

Danlantamal VI Terima Kunjungan Kanwil Bank BTN Sulsel dan Kancab Bank BTN Kota Makassar

News

Cek Kesiapsiagaan Personil, Kapolres Lakukan Sidak Di Polsek Bajeng Gowa

News

Menuju Pangkalannya, KAL Manakarra II-6-66 Dan KAL Talise II-6-65 Siap Jadi Unsur Pemukul Amankan Selat Makassar

News

Ukir Catatan Sejarah Baru Pemdes Laiyolo Rayakan Puncak HUT RI ke 75 di Bawah Air

News

Ormas Laskar Sinrijala melakukan raker dan pengukuhan PAC Manggala

News

Tegakkan Disiplin Protokol Kesehatan, Koramil Ilung Rersama Relawan Tertibkan Pengunaan Masker

News

Sosialisasi Program MARASA di Desa Malino, Mamuju