Home / Breaking News

Rabu, 2 September 2020 - 06:46 WIB

BAIN HAM RI Minta Komnas HAM dan Kompolnas Selidiki Penembakan 3 Warga Makassar

Sugiawan

Lintasnews5terkini.comMakassar,02/09 – Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( BAIN HAM RI ) prihatin dengan kasus penembakan terhadap tiga warga Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang terjadi pada Minggu (30/8/2020) malam sekitar pukul 01.30 Wita.

Akibat kejadian tersebut Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP BAIN HAM RI , Peri Herianto,SH ,meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk turun tangan menyelidiki peristiwa tersebut.

BACA JUGA :   Kodim Barabai Dukung Penegakkan Perbup HST Nomor 34 Tahun 2020

Di beritakan sebelumnya dalam kejadian itu, tiga warga setempat terkena peluru tajam usai polisi mengeluarkan sejumlah tembakan peringatan, mereka adalah AJ (23), IB (22) dan AM (18). AJ sendiri telah dinyatakan meninggal dunia sore kemarin karena tertembak di pelipisnya, sementara IB dan AM hingga kini masih menjalani perawatan usai tertembak di bagian kakinya.

“Kami mendesak Komnas HAM dan Kompolnas serta Kapolda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Pelaku penembakan brutal tersebut harus ditindak secara tegas demi penegakan hukum dan hak asasi manusia,” tegas Peri Herianto,SH,Rabu (02/9/2020).

BACA JUGA :   Danlantamal VI Terima Kunjungan Pangdivif 3 Kostrad Di Mako Lantamal VI

Peri Herianto,SH berharap Mabes Polri juga turun tangan memberikan atensi terhadap peristiwa penembakan tersebut.

Tindakan penembakan brutal yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut sangat bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan senjata api oleh aparat kepolisan yang secara jelas diatur dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BACA JUGA :   Posko Relawan Komunitas Macan Kebo Tallo, Resmi di tanda tangani salah satu calon wali kota

“Polisi sebagai aparat negara yang dipersenjatai dengan segala kewenangan yang diberikan oleh negara harus tetap bertindak sesuai dengan protapnya. Jika peristiwa mematikan tersebut benar dilakukan oleh aparat kepolisian, maka itu jelas dan nyata adalah sebuah pelanggaran HAM,tutup Peri Herianto (*).

Share :

Baca Juga

Breaking News

Cegah Covid 19 DPP BAIN HAM RI Seruhkan aktifitas total di rumah 3 hari

Breaking News

Kepala SMPN 18 Makassar Apresiasi Kunjungan Komisi D DPRD Kota Makassar

Breaking News

Tekan Penyebaran Covid-19, Tim Gabungan Gelar Operasi Yustisi Masker, bersama Tim Satgas 4

Breaking News

Kapolsek Simbuang Lanjutkan Penyaluran Bantuan Pangan Polri Kepada Warga Tunaikan Amanah

Breaking News

Kapolres Gowa : Pastikan Keluarga Tidak Tertular Covid-19 Ikuti SOP

Breaking News

Disaksikan Kapolres, Wilson Lantik Pengurus PPWI Lhokseumawe

Breaking News

Liat Pengendara Tidak Pakai Masker, Ini Yang Dilakulan Sat Lantas Polres Gowa

Breaking News

Hari Ketiga Operasi Yustisi, Tim Gabungan Kembali Sasar Pasar Tradisional