Home / Sorotan

Kamis, 17 September 2020 - 06:36 WIB

LSM Perak : Bisnis Penambangan di Desa Pangnyangkalang Diduga Tak Miliki Izin

Lintas news 5 Terkini, GOWA — Peredaran bisnis tambang marak di Kabupaten Gowa diduga tidak memiliki izin opersional atau di duga ilegal, sebut saja salah satunya tambang yang ada di Desa Pannyangkallang Kecamatan Bajeng.

Lahan objek tambang tersebut diduga milik Rusli Daeng Lili yang di percayakan oleh Firman sebagai pengelola diduga tidak mengantongi surat izin opersional.

LSM PERAK yang mencoba menyambangi objek bisnis tambang yang berada di wilayah kerja Desa Pannyangkallang dengan tujuan meminta klarifikasinya terkait bisnis tambang tersebut, namun sangat di sayangkan oknum pengelola dan beberapa orang yang ada di lokasi satu per-satu beranjak pergi.

BACA JUGA :   Tingkatkan Kepatuhan Warga Pada Protokol Kesehatan,Tiga Lokasi Jadi Sasaran Operasi Yustisi

Salah seorang yang sempat diambil keterangannya di lokasi mengatakan, tambang tersebut ada izinnya. Namun, tidak dapat di menunjukkannya saat di tanya legalitas hukumnya.

Sementara itu, Kades Pannyangkallang, Mannarima selaku kades saat dikonfirmasi mengatakan, sudah menyampaikan pada pihak hukum yang terkait agar tambang tersebut segera di hentikan.

“Selain tidak mengantongi izin opersional juga dapat merusak ekositem maupun objek alam yang ada di wilayah kerja Desa Pannyangkallang,” ungkapnya, Rabu (17/9/20).

BACA JUGA :   Forkopimda Gowa Kunjungi Kampung Rewako Di Bontolempangan

Namun, apa yang telah di sampaikannya, sepertinya oknum pengelola bisnis tambang se-akan pasang badan dan tidak mengindahkan intruksi penyampaian dari Kades Pangnyangkalang tersebut.

Kordinator Wilayah Gowa LSM PERAK Sulsel, Rahman Galesong, sangat menyayangkan ulah oknum pengelola tambang itu.

“Omset bisnis tambang tersebut sangat menunjang hasil jutaan bahkan hingga puluhan juta rupiah sehingga tidak mengindahkan apa yang telah di layangkan oleh pihak pemerintah desa,” ucapnya.

BACA JUGA :   BAIN HAM RI Apresiasi Polda Sulsel Gelar Operasi Yustisi,Bagi Masker Untuk Masyarakat

Pihaknya pun meminta kepada pihak penegak hukum yang terkait, agar bisnis tambang yang di duga ilegal mendapat perhatian serius untuk segera diusut tuntas.

“Jika benar demikian, bisnis tambang yang tidak mengantongi izin dan tidak memenuhi kewajiban UU yang berlaku di Republik ini, penambang dapat merusak alam dan aset pemerintah seperti jalan, sungai dan sebagainya, akan terus berlanjut,” pungkasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Sorotan

Pejabat Publik dan Krisis Etika Kebijakan Ditengah Pandemi Covid-19