Home / News

Senin, 21 September 2020 - 07:38 WIB

Koalisi “Gasak” Geruduk Kejati Sulsel, Ini Orasinya

Lintas news 5 Terkini, Makassar l Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) mengatasnamakan Gerakan Solidaritas anti korupsi (Gasak)melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor kejaksaan tinggi Sulawesi selatan di jalan Urip Sumoharjo pada Senin 21/09

Kehadiran Gasak bersama 38 organisasi lainnya dengan estimasi 150 orang di Kejati Sulsel untuk mengecam segala bentuk tindakan ‘penyimpanan dan pelanggaran’ kepada sejumlah oknum oknum penyelenggara dan pelaksana proyek Dinas PU Kab Barru yang dibiayai oleh Anggaran APBD tahun 2020

Koordinator Harian Mimbar Asrul Arifuddin mengatakan dalam orasinya meminta kepada Kejati Sulsel mengusut dan melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dan pelanggaran yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum dalam pembangunan tanggul pantai Sumpang Binangae kab Barru tahun anggaran 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 38.562.000.00

BACA JUGA :   Biddokkes Polda Banten Sosialisasikan Covid-19 dan Vaksin Kepada Personel Polda Banten

Di mana bentuk tindakan dimaksud adalah melakukan pelaksanaan kegiatan yang diduga tidak sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang undangan dan Petunjuk Juknis kegiatan yang telah di tetapkan dalam kontrak sehingga dengan perbuatan ini telah melanggar perjanjian dan fakta integritas yang ditandatangani bersama

Kemudian mendesak pihak Kejati Sulsel kiranya melakukan koordinasi dengan pihak Kejari kab Barru untuk Segera melakukan pengawasan ketat dan berkoordinasi dengan pihak KPA atau pengguna Anggaran agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku demi menghindari potensi kerugian negara

BACA JUGA :   Kapolri Tegaskan Tindak Tegas Siapapun yang Langgar Ketertiban Umum

Meminta kepada pihak pengelola KPA, PA dalam hal ini kepala Dinas PU dan Bupati Barru melalui pejabat pembuat komitmen ( PPK) untuk segera mengevaluasi kinerja kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas di lokasi proyek dimaksud

Jika terbukti terjadi pelanggaran tekhnis dalam proyek tersebut, agar kiranya dihentikan sementara demi menghindari semakin besarnya dampak kerugian negara.

Ketua harian mimbar Asrul menambahkan meminta kepada pihak PPTK, PPK, KPA dan PA, agar menghindari Penerimaan gratifikasi dari pihak pelaksana kegiatan atau oknum tertentu demi memperkaya diri sendiri. Karena hal ini akan berimbas pada kualitas proyek yang dihasilkan.
Di mana Pemberian gratifikasi atau sejenis fee yang tidak tercatat tidak dibenarkan karena tidak tercantum d dalam pos Anggaran rencana anggaran biaya RAB

BACA JUGA :   Kapolda Sumut Pimpin Press Release Pengungkapan 30 Kg Sabu Oleh Polrestabes Medan

Selanjutnya pihak kontraktor pelaksana diharapkan memperdayakan warga lokal dalam rekrutmen tenaga kerja, dan meminta pihak Kejati Sulsel agar mengambil langkah tegas demi terciptanya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.(*)

Share :

Baca Juga

News

Danlantamal VI Terima Token of Appreciation Dari BI Cab. Sulsel

News

Sasar Pengunjung Dan Pedagang Di Pasar, Polsek Bajeng Gowa Bersama Koramil 06/Bajeng Gelar Opersi Yustisi

News

Dandim Solo Sidak Posko Covid – 19 di Stasiun Balapan dan Terminal Tirtonadi

News

Kapolres Gowa Hadiri Apel Gelar Operasi Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan Kabupaten Gowa

Breaking News

ITWASDA POLDA Sulsel Lakukan Wasrik Tahap II Di Polres Gowa

News

Kapal Perang Tangguh Penjelajah Samudera KRI Multatuli-561 Sambangi Dermaga Baru Lanal Kendari

News

Kodim 1002/Barabai Gelar Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Komando Kewilayahan

News

Advokasi Pelaut, DPP Serikat Pelaut Sulawesi Selatan ( SPSS ) mendapat dukungan dari DPP BAIN HAM RI