L-KONTAK : Anggota Dewan Jangan Seenaknya Mengatasnamakan Dana Aspirasi DPRD SULSEL Miliknya

  • Whatsapp

Lintasnews5terkini.com, Makassar — Dian Resky Sevianty (Ketua Divisi Evaluasi L-KONTAK) menyoroti isu berkembang jika Dana Aspirasi hasil pembahasan di Badan Legislatif (Baleg) merupakan hak sepenuhnya Anggota Dewan untuk melaksanakannya melalui konstituen mereka masing-masing.

Dian Resky mengatakan, isu itu sangat tidak sesuai dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana untuk kegiatan Belanja Langsung atau Pengadaan Langsung, diduga merupakan titipan dari anggota dewan.

“Pekerjaan Pengadaan Langsung (PL) kami duga telah diarahkan kepada oknum tertentu yang katanya adalah titipan dari Anggota Dewan, ini sama saja memaksakan. Dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Dian Resky.

Dian Resky menambahkan, pada Pasal 6 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 sangat jelas, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus adil, transparan, akuntabel dan terbuka. Jika hal ini dilabrak juga, maka untuk apa ada aturan mainnya.

“Dalam batas apa mereka mengatakan itu miliknya? Sama saja mengajarkan masyarakat untuk berprilaku korup dengan mengatasnamakan kepunyaannya yang akhirnya tidak ada lagi yang namanya kompetisi,” kata Dian Resky.

Dian Resky mengatakan, DPRD Sulsel jangan melampaui kewenangannya dalam fungsi pengawasan dengan ikut campur mengusulkan program di daerah pemilihan. Menurutnya, dana aspirasi adalah cara Anggota Dewan mengklaim program pemerintah yang menguntungkan secara politis.

“Di SKPD Provinsi itu bingung dengan pokir-pokir. Ini kan harusnya jadi referensi untuk dipertimbangkan. Nanti Anggota Dewan bilang ini pokir A pokir B. Akhirnya gang ini milik A, gang ini milik B,” sindir Dian Resky.

Dian Resky menuturkan, jika tujuan dana aspirasi itu untuk pembangunan di daerah, maka jangan melalui usulan anggota Dewan. Tapi jalankan saja fungsi Musrenbang yang merupakan mekanisme pengusulan program di pemerintah dari tingkat bawah hingga Provinsi.

“Paling tidak sudah terhindar dari kepentingan politik anggota Dewan dan partai. Emang ini uang mereka? Enak saja klaim-klaim. Kok bisa mereka klaim ya? SKPD yang repot dan ketakutan jadinya,” kritik Dian Resky.

Jika isu ini memang benar, Dian Resky dan Lembaganya akan membawa keranah hukum dan mendorong publik untuk membongkarnya.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *