Lintasnews5terkini.com | Jakarta – Menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2022, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat persiapan pada Kamis (3/2/2022) di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta. Kegiatan itu dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Sugeng Hariyono.
Pada kesempatan itu, Sugeng menjelaskan, Rakortekrenbang bertujuan untuk menyelaraskan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud pencapaian target pembangunan nasional secara sinergis antara pusat dan daerah.
“Rakortekrenbang membahas target kinerja setiap urusan serta membahas pencapaian target indikator mikro pembangunan dan pembahasan usulan teknis terhadap major project,” kata Sugeng.
Sugeng menambahkan, hasil Rakortekrenbang 2022 menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
Sementara bagi pemerintah daerah, hasil Rakortekrenbang 2022 menjadi acuan dalam pembahasan Musrenbang Provinsi untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Penjabaran target dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam Rakortekrenbang tingkat provinsi.
“Mengawali hasil Rakortekrenbang 2022 oleh seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa RKPD 2023 provinsi dan kabupaten/kota selaras dan mendukung target pembangunan nasional,” imbuh Sugeng.
Sementara itu, Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Bangda Nyoto Suwignyo menambahkan, Rakortekrenbang Tahun 2022 akan diikuti oleh 34 provinsi dan seluruh kementerian/lembaga. “Rencananya akan diselenggarakan secara hybrid pada 21 Februari hingga 8 Maret 2022 di Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta. Terdapat 36 desk urusan dan 4 desk kewilayahan yang akan dibahas,” kata Nyoto.
Sumber : Puspen Kemendagri