Lintasnews5terkini.com | Bogor – Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono membuka lokakarya sebagai persiapan advokasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-KESPRO), yang merupakan Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia (RI)-United Nations Population Fund (UNFPA) Siklus-10 (2021-2025).
Dalam sambutannya, Sugeng mengatakan, Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA diamanatkan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) yang sejalan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Tahun 2020-2024, sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo untuk segera menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
“Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam Program Kerja Sama RI-UNFPA Siklus ke-10 memiliki ruang lingkup dalam program kesehatan seksual dan reproduksi, dengan output kesehatan reproduksi terintegrasi dan fokus area kesehatan reproduksi dan keluarga berencana atau sexual reproductive health and family planning,” ungkap Sugeng dalam kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid pada Senin (7/2/2022) di Royal Hotel Bogor, Jawa Barat.
Sugeng menambahkan, pada 2021 Ditjen Bina Bangda sesuai tugas dan fungsinya telah melaksanakan upaya advokasi dan pembangunan kemitraan dalam mendukung perencanaan terpadu, penganggaran, dan pemantauan program kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Adapun komponen utamanya meliputi kesehatan ibu, keluarga berencana, HIV, kesehatan reproduksi remaja, kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya. Terdapat lima daerah terpilih dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Serang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lombok Timur.
“Upaya advokasi ini menjadi kunci dalam upaya perluasan untuk memastikan Program Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi menjadi prioritas utama pemerintah daerah,” imbuh Sugeng.
Lebih lanjut, Sugeng mengatakan, bentuk prioritas program itu tercermin dengan dicantumkannya integrasi program dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan disusunnya RAD (Rencana Aksi Daerah) hingga rencana pembiayaan, serta diterbitkannya regulasi yang mendukung pelaksanaan dan pembiayaan integrasi program dan kesehatan tersebut.
“Untuk selanjutnya, materi kesehatan reproduksi terintegrasi diharapkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum orientasi dan pelatihan untuk bupati/wali kota terpilih, khususnya mengenai aspek pembiayaan, kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan,” jelas Sugeng.
Untuk itu, melalui lokakarya ini, Sugeng berharap pihak-pihak yang terlibat mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan kurikulum orientasi dan pelatihan (future leadership) bagi kepala daerah terpilih dalam Program Kerja Sama RI-UNFPA Siklus-10 tentang PPT-KESPRO di tingkat kabupaten.
Selain itu, melalui kegiatan ini pula diharapkan agar pedoman untuk lokakarya PPT-KESPRO di tingkat kabupaten dapat difinalkan. Berikutnya, perumusan rencana tindak lanjut dengan ditetapkannya tim atau kelompok kerja kabupaten piloting juga perlu dimatangkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi pemodelan program kesehatan reproduksi terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan di lima kabupaten tersebut, yang sesuai rencana dapat terlaksana pada tahun ini.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) IV Zanariah menambahkan, PPT-KESPRO dalam upaya menurunkan angka kematian ibu merupakan suatu perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu di kabupaten/kota. Adapun pelaksananya yaitu tim perencana dan penganggaran yang terdiri dari stakeholder terkait (multisektor) yang bekerja secara terintegrasi.
“Penguatan komponen advokasi untuk keterlibatan pimpinan daerah (Kepemimpinan Masa Depan) atau Future Leadership akan dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2022 mendatang. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi antara tim pusat dan tim daerah agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan target yang akan dicapai,” kata Zanariah.
Sumber : Puspen Kemendagri
