Lintasnews5terkini.com | Jakarta – Pagi ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menghadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (28/04/2022).
Pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan dibuka secara virtual oleh Presiden Joko Widodo ini, Wapres turut mendengarkan arahan Presiden terkait Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.
Selain mendengarkan arahan Presiden, Wapres juga berkesempatan menyaksikan penayangan video pengumuman daerah terbaik penerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 dan Penghargaan Khusus.
Berdasarkan laporan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun agenda prioritas nasional yang diusung adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup untuk mencegah bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik.
Sebagai informasi, peserta acara pembukaan Musrenbangnas Tahun 2022 ini adalah jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah serta perwakilan swasta dan masyarakat. Selain Presiden dan Wapres, tampak hadir antara lain adalah para Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri dan Kepala LPNK, para Gubernur, para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama beserta para Kepala Biro Perencanaan K/L, para Kepala Bappeda Provinsi, para Pejabat Eselon I dan II Kementerian PPN/Bappenas, serta para Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. (*)
Sumber : EP-BPMI Setwapres
