Hukum

JAMPIDMIL Adakan Rapat Koordinasi Pelacakan Aset Perkara Korupsi Dana TWP AD 

×

JAMPIDMIL Adakan Rapat Koordinasi Pelacakan Aset Perkara Korupsi Dana TWP AD 

Sebarkan artikel ini

Lintasnews5terkini.com | Jakarta – Selasa 14 Juni 2022 bertempat di Ruang Pradata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) Kejaksaan Agung, telah dilaksanakan rapat koordinasi dan ekspose pelacakan aset yang terkait dalam perkara korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020.

Rapat koordinasi dipimpin Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Anwar Saadi yang dihadiri oleh Direktur Penindakan Brigjen Edi Imron, Direktur Penuntutan Agus Salim, S.H. M.H., Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari Oditur, Pusat Polisi Militer TNI AD (PUSPOMAD) dan Jaksa serta pejabat staf Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) dari Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad), Staf Personel Angkatan Darat (Spersad), Staf Logistik Angkatan Darat (Slogad), dan Direktorat Hukum Angkatan Darat (Dikumad) dihadiri juga tim dari Pusat Pemulihan Asset (PPA) Kejaksaan Agung.

Menindaklanjuti arahan Panglima TNI  dan Kepala Staf TNI AD (Kasad) selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) bahwa harus dilakukan pelacakan aset korupsi TWP AD untuk dikembalikan kepada Prajurit, upaya dari Tim Pelacakan Aset pada tahap penyidikan telah berhasil melakukan pelacakan dan pengamanan aset yang ada pada para Terdakwa dan pihak-pihak lainnya berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak diantaranya kendaraan roda empat, tanah dan bangunan serta surat berharga berupa investasi saham di perusahaan finance dengan total nilai sementara yang diamankan sebesar Rp54,5 Miliar. Tim Pelacakan Asset akan menginventarisir keseluruhan aset yang sudah berhasil diamankan dan berkoordinasi untuk upaya pelacakan aset lainnya.

Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari Oditur, Puspomad, dan Jaksa akan terus melakukan upaya pelacakan aset yang terkait langsung dan tidak langsung dengan para Terdakwa termasuk yang ada pada pihak ketiga sebagai upaya untuk dapat mengembalikan kerugian Prajurit.

Adapun beberapa aset diantaranya berstatus telah dilimpahkan kepada Oditur Militer sebagai barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi dengan Tim Penuntut terdiri dari Oditur Militer Tinggi didampingi Jaksa yang bersidang. Selain itu, terdapat barang bukti berupa saham dimana nilai pembelian oleh Terdakwa Brigadir Jenderal TNI YUS ADI KAMRULLAH, S.E., M.Si. adalah sebesar Rp25 Milyar.

Dalam perkara ini, telah ditetapkan 2 (dua) orang Terdakwa yakni Terdakwa I Brigadir Jenderal TNI YUS ADI KAMRULLAH, S.E., M.Si. dan Terdakwa II NI PUTU PURNAMASARI S.E. yang saat ini dalam tahap persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Dari hasil penyidikan oleh Tim Penyidik Koneksitas dan berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta tracing Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terungkap adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp133 Miliar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jurnalis media online Lintasnews5terkini.com, dalam melaksanakan tugasnya dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), dari Redaksi, serta namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dari media online lintasnews5terkini.com. namun tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum/Redaksi dan namanya tidak tercantum di Box Redaksi. Segera Laporkan Ke Pihak Berwajib Kepolisian.atau diminta untuk segera menghubungi Redaksi Pelaksana telp/whattshap 085242507911 PERINGATAN Wartawan media online lintasnews5terkini.com, dilarang keras menyalahgunakan KTA dan serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan meminta atau menerima pemberian (imbalan) yang bisa merusak Profesi Wartawan yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia serta harus mematuhi UU Nomor 40/1999 tentang PERS dan KODE ETIK JURNALIS Semua isi materi berita dan semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan liputan menjadi tanggungjawab pribadi wartawan/pewarta