Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara akan melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok pada 12–18 Oktober 2026 untuk memperkuat kerja sama pembangunan pertanian, industrialisasi, hilirisasi, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Iftitah dijadwalkan melakukan pertemuan di Kementerian Pertanian dan Pedesaan Tiongkok (Ministry of Agriculture and Rural Affairs/MARA) serta memberikan kuliah umum di Peking University, Beijing.
Kunjungan atas undangan Pemerintah Tiongkok ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Transmigrasi menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di luar Pulau Jawa.
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Tetapi kekayaan alam saja tidak cukup untuk menyejahterakan rakyat. Kita membutuhkan teknologi, investasi, industri, dan sumber daya manusia yang mampu menciptakan nilai tambah. Karena itu, kita ingin belajar dari pengalaman Tiongkok dalam membangun industri dan mengembangkan ekonomi pedesaan,” ujar Iftitah.
Menurutnya, salah satu pelajaran penting dari pembangunan Tiongkok adalah bagaimana pertanian, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan pengembangan sumber daya manusia dapat saling mendukung dalam menggerakkan perekonomian.
Iftitah mengatakan pengalaman tersebut relevan dengan transformasi transmigrasi Indonesia, yang kini diarahkan bukan sekadar memindahkan penduduk atau membagikan lahan, melainkan membangun kawasan ekonomi produktif yang mampu menciptakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Saya melihat industrialisasi sebagai salah satu jalan utama untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau industri tumbuh, lapangan kerja terbuka. Kalau masyarakat bekerja, mereka memiliki pendapatan. Dan ketika pendapatan meningkat, kesejahteraan keluarga ikut membaik. Itulah yang ingin kita dorong melalui transformasi transmigrasi,” tegasnya.
Dalam pertemuan di Kementerian Pertanian dan Pedesaan Tiongkok pada 12 Oktober, delegasi Indonesia dijadwalkan membahas peluang kerja sama pengembangan pertanian modern, teknologi produksi, pengolahan hasil pertanian, serta revitalisasi ekonomi pedesaan.
Agenda tersebut juga melibatkan Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) dan Foreign Economic Cooperation Center (FEC).
Sejumlah komoditas unggulan dari kawasan transmigrasi berpotensi menjadi fokus penjajakan kerja sama, antara lain durian di Sulawesi Tengah, kelapa genjah di Nusa Tenggara Timur, kelapa di Maluku Utara, serta padi, kakao, kopi, dan tebu di Papua.
Menurut Iftitah, kerja sama yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar peningkatan produksi bahan mentah, tetapi juga pengembangan industri pengolahan, akses pasar, transfer teknologi, serta penyiapan tenaga kerja lokal.
“Kita punya durian, kelapa, kopi, kakao, dan banyak komoditas unggulan lainnya. Tetapi kita tidak ingin berhenti sebagai penghasil bahan mentah. Kita ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah, dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan,” katanya.
Pada hari yang sama, Iftitah dijadwalkan memberikan kuliah umum di Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD), Peking University. Peking University adalah universitas nomor 1 di Tiongkok dan nomor 13 di dunia.
Di hadapan kalangan akademisi internasional, ia akan memaparkan transformasi transmigrasi Indonesia sebagai strategi pembangunan kawasan berbasis investasi, industrialisasi, peningkatan produktivitas, dan pemerataan kesempatan ekonomi.
Kuliah umum tersebut juga menjadi kesempatan untuk membuka peluang kolaborasi penelitian dan pengembangan sumber daya manusia antara perguruan tinggi Tiongkok dan Indonesia.
Iftitah berharap kerja sama akademik tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi nyata bagi pengembangan kawasan transmigrasi.
“Kita tidak hanya membutuhkan penelitian yang berakhir menjadi laporan. Kita membutuhkan pengetahuan yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan di lapangan: bagaimana meningkatkan produktivitas, menarik investasi, membangun industri, dan memastikan masyarakat setempat memperoleh manfaat ekonominya,” jelasnya.
Selain agenda pemerintahan dan akademik, delegasi juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah pusat industri dan penelitian di Beijing, Chongqing, Hangzhou, Zhejiang, dan Shanghai.
Kunjungan tersebut antara lain mencakup BAIC Group, Chongqing Academy of Agricultural Sciences, Chongqing Sanfeng Environment Group, China National Rice Research Institute, Zhejiang Huayou Cobalt, Zhenshi Holding Group, serta Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, delegasi akan mempelajari berbagai pendekatan pengembangan industri, riset pertanian, teknologi lingkungan, manufaktur, dan pembangunan desa, termasuk bagaimana investasi dan inovasi dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Iftitah menegaskan bahwa pengalaman Tiongkok tidak akan disalin begitu saja. Setiap pendekatan harus disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, budaya, lingkungan, serta kebutuhan masyarakat Indonesia.
“Kita belajar dari keberhasilan negara lain, tetapi tidak berarti harus meniru semuanya. Indonesia memiliki karakter dan keunggulannya sendiri. Yang ingin kita ambil adalah pengetahuan, teknologi, dan model kerja sama yang dapat membantu kita mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Ia berharap kunjungan tersebut dapat menghasilkan tindak lanjut yang konkret, baik dalam bentuk penjajakan investasi, pengembangan industri pengolahan, kolaborasi penelitian, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan transmigrasi.
Menurut Iftitah, keberhasilan kerja sama internasional pada akhirnya tidak boleh hanya diukur dari jumlah pertemuan atau kesepakatan yang dihasilkan.
“Ukuran keberhasilan diplomasi ekonomi bukan berapa banyak negara yang kita kunjungi atau berapa banyak pertemuan yang kita lakukan. Ukurannya adalah manfaat nyata bagi Indonesia: berapa investasi yang masuk, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan berapa pendapatan masyarakat yang meningkat,” pungkasnya. (*)
