Nasional

Melalui Program SEHATI, Mendes Percepat Peningkatan Status Pembangunan Desa

×

Melalui Program SEHATI, Mendes Percepat Peningkatan Status Pembangunan Desa

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berharap, program Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi (SEHATI) menjadi langkah konkret yang mempercepat peningkatan status pembangunan desa, khususnya di wilayah yang masih berstatus Desa Berkembang dan Desa Maju.

Menurutnya, perubahan di desa tidak cukup diwujudkan melalui narasi dan janji semata, melainkan membutuhkan aksi nyata, program terukur, serta intervensi pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat desa.

“Nggak mungkin kita dengan kata-kata saja. Mesti ada action. Maka program SEHATI ini diharapkan benar-benar bisa merubah wajah desa. Yang lokusnya itu di Desa Berkembang, dan Desa Maju,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat memberi arahan pada rapat koordinasi antara Kemendes PDT – Bappenas, di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Lebih lanjut, Menteri asal Bengkulu Selatan ini juga mengapresiasi kerja konkret antara Kemendes PDT dan Kementerian PPN/Bappenas atas sinergi dan kerja sama yang terjalin dengan baik dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan desa.

Menurutnya, kolaborasi dan komitmen bersama antarkementerian menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan selaras, terarah, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

Apresiasi tersebut sekaligus menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi, koordinasi, dan kontribusi seluruh jajaran dalam membangun kesamaan visi untuk mempercepat pembangunan desa dan pengentasan daerah tertinggal

Melalui program ini, desa diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, memperkuat kapasitas masyarakat, dan meningkatkan kualitas pembangunan secara terarah dan berkelanjutan.

“Saya pertama mau mengapresiasi kerja-kerja seluruh tim yang selama ini. Yang siang malam untuk memastikan program ini tetap on the track. Ya on the track itu artinya dari sisi perencanaan sampai evaluasi itu harus benar-benar paripurna,” paparnya.

Mendes Yandri juga menambahkan, melalui Asta Cita ke-6, pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan dari desa dan wilayah pinggiran, membuka kesempatan ekonomi yang lebih merata, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

“Kenapa saya sangat konsentrasi dengan program SEHATI ini Bapak/Ibu. Karena kita baru kali ini ada Asta Cita ke-6, membangun dari desa. Jadi membangun dari desa ini sebenarnya paripurna, karena dia ada dua kata kunci di situ. Pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan itu; Sekretaris Kementerian Bappenas; Teni Widuriyanti, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri; Bernhard E. Rondonuwu.

Sementara itu, Mendes Yandri didampingi Sekjen Kemendes PDT; Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Kaban BPI Mulyadin Malik, Irjen Kemendes PDT Masyhudi, serta Staff Khusus Menteri M. Fahad At-Tamimi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jurnalis media online Lintasnews5terkini.com, dalam melaksanakan tugasnya dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), dari Redaksi, serta namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dari media online lintasnews5terkini.com. namun tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum/Redaksi dan namanya tidak tercantum di Box Redaksi. Segera Laporkan Ke Pihak Berwajib Kepolisian.atau diminta untuk segera menghubungi Redaksi Pelaksana telp/whattshap 085242507911 PERINGATAN Wartawan media online lintasnews5terkini.com, dilarang keras menyalahgunakan KTA dan serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan meminta atau menerima pemberian (imbalan) yang bisa merusak Profesi Wartawan yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia serta harus mematuhi UU Nomor 40/1999 tentang PERS dan KODE ETIK JURNALIS Semua isi materi berita dan semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan liputan menjadi tanggungjawab pribadi wartawan/pewarta