Lintasnews5terkini.com | Minahasa – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan langsung tim keuangan daerah monitoring , evaluasi (monev) dan asistensi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Mercure, Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (6/9/2022).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengingatkan pentingnya monitoring, evaluasi dan asistensi penyerapan APBD TA 2022 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Tujuan monev dan asistensi untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan dan mencari solusi dalam percepatan penyerapan APBD pemerintah daerah (pemda),” jelas Fatoni.
Dalam kegiatan tersebut, Fatoni menyampaikan data APBD Kabupaten Minahasa TA 2022 per 6 September 2022, pendapatan Kabupaten Minahasa sebesar Rp1.248,95 Miliar. “Bersumber dari pendapatan transfer sebesar Rp1.138,64 Miliar, PAD sebesar Rp86,41 Miliar, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp23,90 Miliar,” ujar Fatoni.
Sementara, total belanja kabupaten Minahasa sebesar Rp1.312,34 Miliar yang bersumber dari belanja operasional sebesar Rp915,85 Miliar. Kemudian, belanja transfer sebesar Rp239,46 Miliar. Berikutnya, belanja tidak terduga sebesar Rp22,96 Miliar dan belanja modal sebesar Rp134.07 Miliar.
Fatoni menekankan, realisasi belanja Kabupaten Minahasa pada monev dan asistensi sebesar 38,65 % dan berada pada urutan lima terendah dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Karenanya, pemerintah daerah (pemda) harus melakukan inovasi dan percepatan realisasi belanja.
Selain itu, kata Fatoni, kepala daerah perlu membangun komunikasi dengan jajarannya terkait upaya peningkatan realisasi anggaran. “Perlu meninjau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasinya masih rendah untuk mengetahui kendala sekaligus mencari solusi penanganannya,” tegas Fatoni.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kasubdit Dana Alokasi Khusus dan Tim Teknis Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Itjen Kemendagri. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, assisten administrasi kabupaten Minahasa, Kepala BPKAD Kabupaten Minahasa, seluruh Sekretaris Badan dan Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Minahasa, Kabid pada BPKAD Kabupaten Minahasa, Bendahara seluruh OPD Kabupaten Minahasa dan PPK seluruh OPD Kabupaten Minahasa.
Pada pertemuan tersebut, sekaligus dilaksanakan bimbingan teknis implementasi dan praktek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kepada seluruh operator atau admin semua OPD untuk mempercepat administrasi keuangan dari adminstrasi pertanggungjawaban keuangan. (*)
