Gowa, Lintasnews5terkini.com – Kapolresta Gowa Kombes Pol. Dr. H. Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T., CIPA menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa di ruang kerjanya, Selasa (29/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari silaturahmi sekaligus membahas kegiatan pendataan yang berkaitan dengan tugas dan kebutuhan data di lingkungan Polresta Gowa.
Kedatangan jajaran BPS Kabupaten Gowa diterima langsung oleh Kapolresta Gowa. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas kebutuhan pendataan serta pentingnya penyampaian informasi yang dapat mendukung ketersediaan data.
Kapolresta Gowa Kombes Pol. Dr. H. Muh. Yusuf Usman menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai komunikasi antarlembaga diperlukan untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pendataan.
“Silaturahmi dan komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing,” demikian keterangan Humas Polresta Gowa.
BPS Kabupaten Gowa memiliki peran dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan pendataan di wilayah Kabupaten Gowa. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan statistik menjadi salah satu bahan untuk menggambarkan kondisi wilayah berdasarkan indikator yang ditetapkan.
Dalam konteks tersebut, koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait diperlukan agar proses pendataan berjalan sesuai kebutuhan serta menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Audiensi berlangsung di ruang kerja Kapolresta Gowa. Pertemuan tersebut juga memperlihatkan komunikasi antara Polresta Gowa dan BPS Kabupaten Gowa dalam mendukung kebutuhan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedua institusi.
Polresta Gowa menyatakan terbuka terhadap koordinasi dengan berbagai instansi dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, BPS terus menjalankan fungsi statistik sesuai kewenangan dalam menyediakan data dan informasi statistik.
Pertemuan Kapolresta Gowa bersama jajaran BPS Kabupaten Gowa diharapkan memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan pendataan. Koordinasi yang terarah dapat membantu memastikan kebutuhan data tersampaikan dengan jelas tanpa mengubah kewenangan masing-masing lembaga. (*)
