Nasional

Dari Sertifikasi Hakim ke Keadilan Iklim: Dr Syamsul Arief Bicara di Paviliun Indonesia COP31

×

Dari Sertifikasi Hakim ke Keadilan Iklim: Dr Syamsul Arief Bicara di Paviliun Indonesia COP31

Sebarkan artikel ini

Turki, Lintasnews5terkini.com – Hakim Agung Dr. H. Syamsul Arief membawa pengalaman 14 tahun Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup ke Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Ia tampil di Paviliun Indonesia pada Kamis (19/11/2026) dalam sesi bertajuk “Strengthening Environmental Law Enforcement as a Catalyst for Climate Change Mitigation”.

Dr. Syamsul Arief, Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung, membawakan materi berjudul “From Judicial Certification to Climate Justice”. Ia membuka paparan dengan menyebut krisis iklim sebagai ujian bagi hukum, keadilan, dan keberanian hakim. Negara berkembang dituntut menarik investasi, menyediakan energi, membuka lapangan kerja, dan tumbuh secara ekonomi. Tekanan ekonomi dan geopolitik global bisa menggeser perlindungan lingkungan. Di sinilah hakim berperan: memastikan pembangunan taat hukum, menjaga perlindungan lingkungan, dan tetap independen.

Untuk membangun kapasitas itu, Mahkamah Agung menjalankan Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup sejak 2012. Selama 14 tahun, program ini telah melatih 1.903 hakim dalam 23 angkatan. Materinya meliputi hukum dan regulasi lingkungan, tanggung jawab mutlak (strict liability), kerusakan lingkungan, bukti ilmiah, prinsip kehati-hatian, dan pemulihan ekologis.

Syamsul juga menunjukkan sejumlah putusan penting. Dalam perkara Kallista Alam, pengadilan menghukum ganti rugi dan pemulihan sekitar Rp366 miliar atas kebakaran lahan gambut di Aceh. Perkara Merbau Pelalawan Lestari berujung pada ganti rugi dan pemulihan sekitar Rp16,2 triliun atas kerusakan hutan. Ada pula perkara polusi udara Jakarta (2021) yang mengakui tanggung jawab hukum pemerintah melindungi warga dari pencemaran udara, perkara PLTU Batu Bara Tanjung Jati A (2022) yang mengakui risiko perubahan iklim dan prinsip kehati-hatian dalam menguji izin lingkungan, serta perkembangan anti-SLAPP (2025) yang memperkuat perlindungan hukum bagi pejuang dan ahli lingkungan. Menurutnya, putusan-putusan ini menunjukkan perlunya pendidikan hakim yang berkelanjutan.

Ia lalu mengangkat asas in dubio pro natura. Jika hukum lingkungan membuka beberapa tafsir yang sama-sama masuk akal, hakim sebaiknya memilih tafsir yang lebih melindungi alam, tetap dalam batas hukum. “Generasi mendatang tidak bisa bersuara di pengadilan kita hari ini. Namun, putusan kita akan memengaruhi hidup mereka,” tulisnya dalam materi paparan.

Ke depan, BSDK berencana melanjutkan dan memperluas sertifikasi hakim lingkungan, memperkuat kerja sama dan dukungan pendanaan internasional, memperbaiki kurikulum melalui pertukaran pengetahuan, mengadakan studi banding tentang perlindungan lingkungan, litigasi, dan pemulihan ekologis, serta berbagi pengalaman peradilan Indonesia dengan dunia. “Mendukung pendidikan hakim bukan hanya investasi pada hakim. Ini investasi bagi masa depan planet kita,” demikian salah satu pesannya.

Paparan ditutup dengan pesan bahwa bumi membutuhkan hakim yang baik: hakim yang memahami hukum, menghormati ilmu pengetahuan, tetap independen, dan berani melindungi alam. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jurnalis media online Lintasnews5terkini.com, dalam melaksanakan tugasnya dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), dari Redaksi, serta namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dari media online lintasnews5terkini.com. namun tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum/Redaksi dan namanya tidak tercantum di Box Redaksi. Segera Laporkan Ke Pihak Berwajib Kepolisian.atau diminta untuk segera menghubungi Redaksi Pelaksana telp/whattshap 085242507911 PERINGATAN Wartawan media online lintasnews5terkini.com, dilarang keras menyalahgunakan KTA dan serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan meminta atau menerima pemberian (imbalan) yang bisa merusak Profesi Wartawan yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia serta harus mematuhi UU Nomor 40/1999 tentang PERS dan KODE ETIK JURNALIS Semua isi materi berita dan semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan liputan menjadi tanggungjawab pribadi wartawan/pewarta