Nasional

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya

×

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Masyarakat yang rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas suatu bidang tanah tetap perlu memperhatikan kelengkapan bukti hak atas tanah tersebut. Apalagi jika tanah itu belum bersertipikat atau sertipikat yang dimiliki masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya.

Masih banyak yang menganggap pembayaran PBB saja sudah cukup sebagai bukti kepemilikan tanah, padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

“Pembayaran PBB menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban perpajakannya atas objek pajak tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan perlu dipahami masyarakat,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, dalam keterangannya pada Jumat (20/11/2026).

Dalam administrasi pertanahan, kepemilikan hak atas tanah harus didukung dengan alat bukti yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertipikat tanah merupakan dokumen yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang datanya sesuai dengan yang tertera di dalam surat ukur dan buku tanah.

Meski tidak setara sertipikat, bukan berarti dokumen PBB tidak memiliki kegunaan dalam pengurusan pertanahan. Dokumen perpajakan ini dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses administrasi pertanahan tertentu. Namun yang perlu diingat, kedudukannya tidak dapat menggantikan alat bukti hak atas tanah.

“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memastikan kewajiban PBB terpenuhi, tetapi juga memperhatikan legalitas tanah yang dimiliki. Pastikan tanah telah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sesuai. Dengan begitu, masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih baik atas tanahnya,” ujar Heri Mulianto.

Bagi masyarakat yang belum memiliki sertipikat, pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah. Masyarakat perlu memastikan dokumen dasar penguasaan atau perolehan tanah tersedia dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dengan memahami perbedaan antara kewajiban pajak dan bukti hak atas tanah, masyarakat diharapkan tidak keliru dalam menafsirkan dokumen yang dimiliki. Membayar PBB merupakan bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sementara memastikan legalitas tanah merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum atas hak tanah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jurnalis media online Lintasnews5terkini.com, dalam melaksanakan tugasnya dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), dari Redaksi, serta namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dari media online lintasnews5terkini.com. namun tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum/Redaksi dan namanya tidak tercantum di Box Redaksi. Segera Laporkan Ke Pihak Berwajib Kepolisian.atau diminta untuk segera menghubungi Redaksi Pelaksana telp/whattshap 085242507911 PERINGATAN Wartawan media online lintasnews5terkini.com, dilarang keras menyalahgunakan KTA dan serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan meminta atau menerima pemberian (imbalan) yang bisa merusak Profesi Wartawan yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia serta harus mematuhi UU Nomor 40/1999 tentang PERS dan KODE ETIK JURNALIS Semua isi materi berita dan semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan liputan menjadi tanggungjawab pribadi wartawan/pewarta