Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Kementerian Transmigrasi mengarahkan mayoritas pagu anggaran tahun 2027 untuk mengeksekusi program-program teknis yang berdampak langsung kepada masyarakat di berbagai kawasan transmigrasi. Dari total pagu Rp947,27 miliar, kementerian memastikan sebagian besar dana dialokasikan untuk penyelesaian legalitas lahan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi warga transmigran.
Signifikansi keberpihakan anggaran untuk masyarakat ini terlihat jelas pada postur alokasi di tingkat Direktorat Jenderal. Pada Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), dari alokasi Rp384,13 miliar, kementerian menetapkan 97,42% (Rp374,21 miliar) murni dialokasikan untuk program teknis kemasyarakatan.
Hal tersebut juga dilakukan di Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (PEPMT), di mana Rp197,46 miliar dari total pagu dialokasikan sepenuhnya untuk program teknis.
“Untuk program teknis yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di Ditjen PPKTrans saja, itu mencapai porsi 97,42 persen,” jelas Direktur Jenderal PPKTrans, Sigit Mustofa Nurudin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/26).
Anggaran pada program teknis tersebut ditujukan untuk mengeksekusi lima program prioritas (5T) yakni Trans Tuntas, Transmigrasi Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.
Guna mempercepat pemerataan dan kemandirian, alokasi tersebut akan diwujudkan dalam berbagai pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Melalui program Trans Karya Nusa yang dianggarkan hingga Rp248 miliar (64,57 persen dari anggaran teknis PPKTrans) dan Rp32,19 miliar dari Ditjen PEPMT, pemerintah akan merevitalisasi kawasan transmigrasi, membangun rumah produksi, memfasilitasi pertanian terpadu (integrated farming), serta menyalurkan bantuan alat pengembangan produk unggulan.
Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendidikan generasi transmigran, program Trans Patriot mendapat suntikan dana terbesar di Ditjen PEPMT, yakni Rp170,84 miliar (76,29%). Dana ini dialokasikan untuk riset, pendampingan, hingga pemberian bantuan pendidikan tinggi atau beasiswa.
Lebih lanjut, Kementrans juga akan merespons langsung kebutuhan dasar warga melalui program Trans Lokal. Anggaran disiapkan untuk membangun sarana air bersih, perumahan transmigran, jembatan, drainase, jalan, fasilitas umum, hingga pembukaan lahan dan penyediaan layanan catu pangan (kebutuhan pangan dasar) bagi transmigran di tahun pertama dan kedua. Isu krusial terkait kepastian hukum juga dituntaskan melalui program Trans Tuntas, yang mencakup inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), ukur bagi lahan, hingga percepatan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Rencana kegiatan yang masif ini akan menjangkau 78 kabupaten/kota yang mencakup 76 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Pembangunan dan pemberdayaan ini akan tersebar secara proporsional, meliputi Pulau Sumatera (22 kabupaten/kota), Sulawesi (24 kabupaten/kota), Kalimantan (12 kabupaten), Nusa Tenggara (7 kabupaten), Papua (6 kabupaten), hingga Maluku (3 kabupaten).
Langkah Kementerian Transmigrasi yang memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan riil masyarakat ini mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI. Anggota Komisi V Fraksi Golkar, Musa Rajekshah, menilai program Kementrans ini sangat strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi lahan produktif.
“Niat dan tujuan Kementerian Transmigrasi ini sangat baik, yakni untuk pemerataan ekonomi. Masyarakat disebar ke daerah-daerah yang memang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian karena tanahnya subur. Harapannya, program ini bisa maksimal bermanfaat untuk peningkatan SDM, infrastruktur, dan sejalan dengan program ketahanan pangan,” pungkasnya.
Ke depan, Komisi V DPR RI sepakat untuk terus mengawal dan bersama-sama Kementerian Transmigrasi memperjuangkan penambahan anggaran dalam RAPBN 2027 agar pemerataan ekonomi di kawasan-kawasan transmigrasi nasional dapat terakselerasi dengan lebih optimal. (*)
