Nasional

Capaian Opini WTP di Apresiasi Komisi V DPR RI, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas

×

Capaian Opini WTP di Apresiasi Komisi V DPR RI, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pada hasil pemeriksaan semester I tahun 2026 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keuangan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).

“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa dan PDT atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2026 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keuangan Program TEKAD,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat rapat kerja bersama Kemendes PDT tentang pembahasan hasil pemeriksaan semester I tahun 2026 di ruang rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Namun begitu, lanjut Lasarus, Komisi V DPR RI mewajibkan Kemendes PDT untuk memperkuat pengawasan internal, tata kelola keuangan, pengelolaan aset negara, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Komisi V juga meminta Kemendes PDT mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK RI, termasuk penyelesaian administrasi, pemulihan kerugian negara, dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna mencegah terulangnya temuan pemeriksaan.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga meminta Kemendes PDT untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Komisi V DPR RI dalam pengawasan pelaksanaan program dan anggaran, serta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan bahwa Kemendes PDT terus berkomitmen mempertahankan capaian opini WTP sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Saat ini Kemendes dan PDT telah memperoleh opini wajar tanpa kecualian atau WTP sebanyak 10 kali untuk laporan keuangan periode 2016 sampai dengan 2025. Selain itu, untuk laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri program TEKAD yang didanai melalui IFAD juga telah diperoleh opini WTP sebanyak 6 kali dalam periode 2020 sampai dengan 2026.

“Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran kementerian dan menjadi komitmen yang akan terus kami mempertahankan. Namun demikian, kami menyadari bahwa opini WTP bukan berarti tidak terdapat temuan pemeriksaan. Oleh karena itu setiap rekomendasi BPK tetap menjadi perhatian serius kami untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar perbaikan tata kelola Kementerian,” ungkap Yandri.

Turut mendampingi Mendes Yandri dalam Raker ini yaitu Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Irjen Masyhudi, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Dirjen PDP Nugroho, serta Kepala BPSDM Agustomi Masik. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jurnalis media online Lintasnews5terkini.com, dalam melaksanakan tugasnya dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), dari Redaksi, serta namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dari media online lintasnews5terkini.com. namun tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum/Redaksi dan namanya tidak tercantum di Box Redaksi. Segera Laporkan Ke Pihak Berwajib Kepolisian.atau diminta untuk segera menghubungi Redaksi Pelaksana telp/whattshap 085242507911 PERINGATAN Wartawan media online lintasnews5terkini.com, dilarang keras menyalahgunakan KTA dan serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan meminta atau menerima pemberian (imbalan) yang bisa merusak Profesi Wartawan yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia serta harus mematuhi UU Nomor 40/1999 tentang PERS dan KODE ETIK JURNALIS Semua isi materi berita dan semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan liputan menjadi tanggungjawab pribadi wartawan/pewarta