Lintasnews5terkini.com | Manado – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan daerah perbatasan dan pemerataan pembangunan di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut).
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Sulut di Kantor Gubernur Sulut, Senin (23/5/2022). Dalam Rakor tersebut, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
“Kehadiran Bapak Menkopolhukam dan kami dalam konteks sebagai kepala BNPP, memang memilih untuk tahun ini gerakan membangun daerah perbatasan Gerbangdutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan), itu adalah di (Pulau) Miangas, di Kabupaten Talaud,” katanya.
Mendagri mengingatkan, Pulau Miangas yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu pulau terluar yang dekat dengan negara Filipina. Di daerah perbatasan tersebut rawan timbul konflik dan dampak-dampak negatif yang harus diwaspadai.
“Kita perkuat dan ini Gerbangdutas. Ini adalah perintah dari Bapak Presiden. Pertama adalah untuk pemerataan pembangunan, tidak hanya berorientasi di kota. Yang kedua untuk aspek pertahanan dengan cara memperkuat daerah-daerah ini,” ujarnya.
Hal tersebut, lanjut Mendagri, menjadi komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan di daerah-daerah atau desa-desa perbatasan di Indonesia. Setidaknya ada tiga langkah besar yang dilakukan pemerintah. Pertama, dengan adanya regulasi khusus Undang-Undang Desa. Kedua, adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dulu belum pernah ada. Ketiga, adanya dana desa yang kini mencapai angka Rp 70 triliun.
“Ini adalah bagian dari konsep pemerataan pembangunan, dengan konsep, satu desa, kedua adalah daerah perbatasan. Nah ini kita rombongan dengan Bapak Menko, dengan berbagai K/L, untuk membangun Miangas dan mohon dukungan dari Bapak/Ibu sekalian,” tambahnya.
Di sisi lain, upaya pembangunan lainnya diwujudkan dengan menghidupkan kembali sektor yang menjadi unggulan di Sulut, yaitu wisata alam atau ecotourism. Sulut memiliki tempat menyelam dan gunung-gunung yang indah. Mendagri mengimbau agar kekayaan tersebut diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik dari hulu hingga hilir. Sebab, jika pengelolaan sampah tidak baik, maka akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem laut.
“Untuk itu tolong semua daerah baik provinsi, kabupaten/kota sama-sama memikirkan dan membuat pengelolaan sampah yang baik. Dan sampah ini kalau dikelola dengan baik dia bukan mengurangi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bahkan menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tandas Mendagri. (*)
