Lintasnews5terkini.com | Jakarta – Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 menyebutkan angka _backlog_ kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Untuk itu pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan perumahan melalui Program Sejuta Rumah. Selain untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat, program tersebut juga mendorong usaha lain yang terkait dengan pembangunan rumah.
“Pemerintah mendorong pembangunan perumahan, mendukung bukan hanya untuk mengurangi _backlog_ kekurangan perumahan, tapi juga punya _multiplier effect_, termasuk usaha masyarakat, seperti gorden, bata, dan pasir,” tegas Wapres ketika menerima Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), di Kediaman Resmi Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat, Selasa (24/05/2022).
Meskipun sempat terdampak akibat pandemi, Wapres menyebutkan sektor properti masih menunjukkan tren positif dibandingkan sektor lain. Untuk itu, ia menekankan, pembangunan satu juta rumah harus dioptimalkan.
“Pemerintah mendorong pembangunan satu juta rumah, hanya memang di pandemi ada penurunan tahun 2020-2021, tetapi masih positif dibanding sektor lain, ini harus didorong terus,” tegasnya.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Wapres, dalam keterangan persnya, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan bahwa saat ini sektor perumahan masih menunjukan hasil positif dibandingkan dengan sektor usaha lain meskipun sedikit melandai di tengah pandemi yang melanda.
“Program sejuta rumah yang sedang berjalan dan _on the right tract_, peningkatan selama pandemi sedikit melambat, tapi selama pandemi salah satu bidang usaha yang masih postif adalah di bidang properti, termasuk di bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.
Selain itu, Paulus menambahkan bahwa saat ini DPP REI sedang mendorong program untuk memudahkan masyarakat, khususnya pekerja untuk mendapatkan perumahan layak huni, khususnya apartemen dengan cara menyewa untuk kemudian memiliki ( _rent to own_).
“Untuk apartemen kami sampaikan ada program _rent to own_, bukan masalah kejenuhan market, tapi kemampuan masyarakat untuk memililiki apartemen kerena nilai bangunannya cukup mahal, sehingga dengan program ini menyewa dulu untuk memiliki kemudian,” tambahnya.
Turut hadir pada audiensi tersebut Wakil Ketua Umum DPP REI Dody Thaher, Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Royzani Sachril dan Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, serta serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing M. Zulkarnain. (*)
