Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Pemerintah menunjukkan pembangunan kawasan transmigrasi dapat dilakukan secara efisien dan berdampak luas melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Lewat program Trans Gotong Royong, Kementerian Transmigrasi berhasil menghemat anggaran hingga Rp369 miliar untuk pembangunan dua satuan permukiman transmigrasi tahun 2025 di Kawasan Transmigrasi Batam, Rempang dan Galang (Barelang), Batam, Kepulauan Riau.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan total kebutuhan anggaran pembangunan dua satuan permukiman tersebut mencapai Rp490 miliar. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai sinergi antar kementerian/lembaga, Kementrans hanya perlu menanggung 24,75 persen dari total yang dibutuhkan.
“Melalui kolaborasi lintas kementerian, APBN tidak bekerja sendiri-sendiri. Setiap Rp1 uang negara harus mampu menghasilkan dampak yang berlipat,” ujar Menteri Transmigrasi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada Selasa, 3 Februari 2026.
Kontribusi anggaran datang dari berbagai pihak. Badan Pengelolaan (BP) Batam menyumbang Rp168,55 miliar untuk pembangunan 300 unit rumah, sarana, prasarana dan utilitas umum. Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp172,60 miliar untuk pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur permukiman.
Tak hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung pembangunan kampung nelayan dengan anggaran Rp27,97 miliar. Berkat kolaborasi tersebut, Kementerian Transmigrasi hanya mengeluarkan anggaran sebesar Rp121,38 miliar untuk pematangan lahan, pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum.
Pendekatan kolaboratif tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan adil dan inklusif seperti di Kawasan Transmigrasi Barelang.
“Arahan Presiden jelas, cari win-win solutions di Pulau Rempang. Prinsip kami tegas, investasi boleh masuk, tetapi rakyat harus menjadi tuan rumah pembangunan, bukan penonton apalagi korban,” kata Menteri Transmigrasi.
Melalui skema Trans Gotong Royong, pemerintah berharap kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi pusat permukiman baru, tetapi juga ruang tumbuh ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, dengan partisipasi aktif masyarakat lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan selaras dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. (*)
