Nasional

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial

×

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Upaya tersebut penting untuk memastikan bantuan sosial (bansos) pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mendagri menjelaskan, program digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.

Ia menilai, ketepatan sasaran penyaluran bansos masih perlu diperkuat. Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang sangat membutuhkan belum terdata sebagai penerima.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga. Salah satunya data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Mendagri menjelaskan, integrasi tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih cepat dengan memanfaatkan data biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

“98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain,” ujarnya.

Mendagri menegaskan, percepatan program tersebut bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga membantu Pemda menjalankan tugas dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Sebab, bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jurnalis media online Lintasnews5terkini.com, dalam melaksanakan tugasnya dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), dari Redaksi, serta namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dari media online lintasnews5terkini.com. namun tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum/Redaksi dan namanya tidak tercantum di Box Redaksi. Segera Laporkan Ke Pihak Berwajib Kepolisian.atau diminta untuk segera menghubungi Redaksi Pelaksana telp/whattshap 085242507911 PERINGATAN Wartawan media online lintasnews5terkini.com, dilarang keras menyalahgunakan KTA dan serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan meminta atau menerima pemberian (imbalan) yang bisa merusak Profesi Wartawan yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia serta harus mematuhi UU Nomor 40/1999 tentang PERS dan KODE ETIK JURNALIS Semua isi materi berita dan semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan liputan menjadi tanggungjawab pribadi wartawan/pewarta