Lintasnews5terkini.com | Bandung – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Regional Bandung sukses menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional binaan Kemendagri. Rakor tersebut digelar berbasis digital marketing sektor publik yang diperuntukan bagi para Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSPDM) Kabupaten/Kota di wilayah kerja PPSDM Regional Bandung.
Dalam sambutannya saat membuka Rakor tersebut, Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bandung Belly Isnaeni mengapresiasi para pejabat dari instansi terkait yang hadir pada Rakor tersebut. Diketahui, Rakor ini bertujuan membangun komitmen bersama sebagai wujud kolaborasi dan harmonisasi pengembangan kompetensi teknis serta fungsional binaan Kemendagri. Selain itu juga untuk merumuskan dan memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan terkait urgensi pengembangan kompetensi teknis serta fungsional, khususnya bagi para pejabat fungsional binaan Kemendagri.
“Hingga saat ini terdapat setidaknya tujuh jabatan fungsional yang berada di bawah binaan langsung dari Kemendagri. Jabatan-jabatan fungsional tersebut di antaranya adalah PPUPD, Damkar, Analis Kebakaran, Pol PP, Operator SIAK, Administrator Database Kependudukan dan Penata Perizinan,” ujar Belly pada rakor yang digelar secara hybrid dari Hotel Novotel Bandung, Kamis (24/11/2022) tersebut.
Dia mengatakan, rencananya Kemendagri akan menghadirkan jabatan fungsional baru yakni Pamong Kompetensi Pemerintahan. Hal ini sebagaimana surat rekomendasi KemenPAN-RB Nomor B/1126/S.SM.02.00/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Rekomendasi Usulan Pembentukan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Jabatan Fungsional Pamong Kompetensi Pemerintahan.
Di akhir sambutannya, Belly menyampaikan terima kasih kepada jajaran PPSDM Kemendagri Regional Bandung atas kontribusinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dirinya juga menyampaikan hal yang sama kepada para perwakilan dari BPSDM Kemendagri, PPSDM Regional, dan Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP, serta Damkar atas kehadirannya pada Rakor tersebut.
Sebagai informasi, dalam Rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama Kepala BPSDM Provinsi di wilayah kerja PPSDM Bandung. Upaya ini sebagai bentuk kolaborasi pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan yang diharapkan dapat dijadikan program prioritas kediklatan. Selain itu, digelar pula diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber dari KemenPAN-RB, Kemenkominfo, dan Kemendagri. Diskusi ini mengusung tema “Strategi dan Arah Kebijakan tentang Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri.” (*)
