Merauke, Lintasnews5terkini.com – Pemanfaatan drone pertanian di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mampu memangkas waktu penyemprotan lahan seluas satu hektare dari empat jam menjadi hanya 20 menit. Biaya penyemprotan juga turun hingga 90 persen, dari sekitar Rp170.000 menjadi Rp17.000 per hektare.
Efisiensi tersebut dirasakan petani setelah mengoptimalkan aset drone pertanian yang dimiliki kelompok tani dengan pendampingan teknis dari Tim Ekspedisi Patriot (TEP) IPB University. Teknologi ini digunakan untuk penyemprotan pestisida dan pemupukan, terutama dalam menghadapi potensi peningkatan hama dan penyakit tanaman pada musim kering.
Bagi petani, penggunaan drone bukan sekadar penerapan teknologi baru. Drone membuat pekerjaan sekitar 12 kali lebih cepat, menghemat biaya hingga Rp153.000 per hektare untuk sekali penyemprotan, mengurangi kebutuhan tenaga kerja, serta membantu penyebaran pupuk dan pestisida secara lebih merata.
Dengan karakteristik lahan pertanian Merauke yang luas, efisiensi tersebut dapat memberi dampak semakin besar. Pada lahan seluas empat hektare, misalnya, petani berpotensi menghemat biaya penyemprotan hingga Rp612.000 untuk satu kali kegiatan.
Ketua TEP IPB University, Doni Sahat, mengatakan penggunaan drone menjawab kebutuhan nyata petani yang selama ini harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengelola lahan.
“Penyemprotan secara manual menggunakan sprayer tetap dapat dilakukan, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga yang jauh lebih besar. Dengan lahan pertanian di Merauke yang cukup luas, drone membuat proses penyemprotan lebih cepat, efisien, dan efektif,” kata Doni, Minggu (6/9/26).
Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh Margono, petani padi di Satuan Permukiman (SP) 4, Distrik Tanah Miring. Ia mengaku sempat meragukan penggunaan drone, tetapi berubah pikiran setelah teknologi tersebut diterapkan pada lahan padinya seluas sekitar empat hektare.
“Awalnya saya sempat ragu ketika ditawari pemupukan menggunakan drone. Setelah dicoba di lahan saya, perbedaannya langsung terasa. Biasanya pemupukan manual membutuhkan waktu seharian dan tenaga yang cukup besar. Dengan drone, prosesnya jauh lebih cepat, menghemat waktu, dan sebaran pupuknya lebih merata,” ujar Margono di waktu yang sama.
Pendampingan TEP tidak berhenti pada pengoperasian drone. Petani juga didorong agar mampu menggunakan, merawat, dan mengelola pemanfaatan drone secara mandiri sehingga aset kelompok tani dapat terus digunakan untuk meningkatkan produktivitas lahan.
Penerapan teknologi sesuai kebutuhan petani tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berbasis pada karakteristik dan persoalan setiap wilayah. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan dengan satu pola yang sama untuk seluruh daerah.
“Tidak ada pembangunan di tanah air ini yang one size fits all. Sistemnya harus tailor-made. Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda. Karena itu, pendekatannya tidak boleh dipukul rata,” kata Menteri Iftitah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam mendampingi masyarakat dan menghadirkan solusi yang dapat diterapkan secara langsung.
“Indonesia Emas 2045 harus tetap menjadi visi kita bersama. Kuncinya adalah kualitas sumber daya manusia, inovasi, produktivitas, dan kepemimpinan. Saya berharap Tim Ekspedisi Patriot dapat menjadi bagian dari generasi yang membawa Indonesia menuju negara maju, adil, dan sejahtera,” kata Menko AHY beberapa waktu lalu.
Pemanfaatan drone di Merauke menunjukkan bahwa modernisasi pertanian tidak selalu harus dimulai dengan pembangunan berskala besar. Teknologi yang tepat guna, disertai peningkatan kapasitas petani, dapat langsung menekan biaya produksi, mempercepat pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas.
Ke depan, kemampuan petani mengoperasikan teknologi secara mandiri diharapkan dapat memperluas pemanfaatan drone ke lebih banyak lahan dan kelompok tani. Dengan demikian, manfaat teknologi tidak berhenti pada kegiatan pendampingan, tetapi terus berlanjut sebagai bagian dari penguatan ekonomi petani dan pembangunan kawasan transmigrasi yang produktif. (*)
