Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan komitmen Kemendes PDT dalam menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu caranya dengan menggandeng berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, perusahaan swasta, maupun organisasi masyarakat sehingga seluruh program dapat direalisasikan secara maksimal diikuti dengan kontribusi publik.
Selama 2 tahun terakhir telah ada lebih dari 70 Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Kemendes PDT dengan para mitra. Tentu saja tema kerja samanya disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing lembaga untuk mewujudkan pembangunan desa yang maju dan mandiri.
“Ini cara kami memberikan informasi terbuka nggak ada yang kami tutup-tutupi. Ini yang akan kami lakukan ayo sama-sama kerja dan ayo kerja bersama,” tegas Mendes Yandri saat Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Intinya kami ingin memastikan program ini tidak kami kekepin sendiri. Kami nggak ragu bahwa kebijakan publik itu kata kunci yang paling penting adalah kerja sama,” imbuhnya.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penguatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kemendes PDT. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, hingga capaian kinerja kementerian. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik dapat diketahui serta diawasi masyarakat.
Untuk mendukung pelayanan tersebut, Kemendes PDT telah menyediakan berbagai kanal permohonan informasi, baik secara langsung maupun melalui layanan digital. Diantaranya melalui Sistem Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi (SIPEMANDU) Desa, SMS, Pusat Pengaduan Layanan dan Informasi (PPLI), Call Center, dan lain sebagainya.
Ruang-ruang diskusi juga terus digelar Kemendes di antaranya dengan audiensi maupun dialog langsung antara Mendes Yandri berikut jajarannya bersama para pemangku kepentingan. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan permintaan informasi maupun pengaduan secara lebih mudah dan terintegrasi.
Beberapa hal tersebut dipaparkan Mendes Yandri di hadapan dewan juri yakni Ketua Dewan Pers 2022-2025 Ninik Rahayu, Jurnalis/Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, dan Ketua Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KIP Edi Purwanto. Paparan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Kemendes PDT terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam mengawal setiap kebijakan dan program pembangunan desa. (*)
