GOWA, Lintasnews5terkini.com — Puluhan anggota Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Gowa, Selasa (14/10/2025).
Aksi tersebut menyoroti dugaan penimbunan dan alih fungsi kawasan Danau Mawang yang dinilai dapat merusak ekosistem dan mengancam kepentingan masyarakat sekitar.
Dalam aksinya, massa SAPMA menyerahkan pernyataan sikap berisi tujuh poin tuntutan kepada perwakilan DPRD Gowa. Aspirasi itu diterima langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Gowa Abd Razak dan Sekretaris Dewan Andi Idil Hafid di halaman kantor dewan.
Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Gowa menegaskan, pihaknya menolak keras segala bentuk penimbunan, penguasaan, maupun alih fungsi kawasan Danau Mawang. Ia juga mendesak Balai Pompengan dan Pemerintah Kabupaten Gowa segera menghentikan seluruh aktivitas penimbunan serta melakukan audit menyeluruh terhadap penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan tersebut.
“Danau Mawang adalah ruang hidup bersama dan memiliki nilai sejarah bagi masyarakat. Kami menolak keras segala bentuk penguasaan yang dapat merusak ekosistem danau,” tegasnya dalam orasi.
Selain itu, SAPMA juga mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum lingkungan, penyalahgunaan kewenangan, serta potensi gratifikasi dalam proses penerbitan SHM di wilayah itu.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Gowa Abd Razak menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP).
“Kami akan menindaklanjuti aspirasi ini dan segera menggelar RDP. Dalam rapat nanti, DPRD akan memanggil seluruh pihak terkait — mulai dari pihak penimbun, Balai Pompengan, camat, lurah, Dinas Perkintam hingga Dinas Pertanahan — untuk mencari solusi dan kejelasan atas persoalan ini,” ujarnya.
SAPMA Pemuda Pancasila Gowa juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk mengawal penegakan hukum serta penyelamatan Danau Mawang. Mereka menuntut aparat agar menindak tegas praktik mafia tanah yang diduga beroperasi di Kabupaten Gowa.
“Kami menegaskan, tegakkan supremasi hukum dan selamatkan Danau Mawang sebagai warisan lingkungan dan sejarah masyarakat Gowa,” tutupnya.(*).
