Nasional

Dukung Percepatan Penurunan Angka Stunting, Wapres Minta K/L Sinkronkan Penggunaan Dana

×

Dukung Percepatan Penurunan Angka Stunting, Wapres Minta K/L Sinkronkan Penggunaan Dana

Sebarkan artikel ini

Lintasnews5terkini.com | Jakarta – Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi _stunting_ 14 persen dapat tercapai pada 2024. Dengan beragam upaya yang dilakukan, diharapkan tahun ini terjadi penurunan angka stunting hingga tiga persen. Untuk memenuhi target tersebut, diperlukan kerjasama berbagai pihak, khususnya dalam pengaturan pendanaan di Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

“Perlu ada koordinasi, konvergensi antar semua kelembagaan, termasuk juga pengaturan pendanaannya dari berbagai kementerian dan lembaga,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangannya kepada awak media usai memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan _Stunting_ di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu sore (11/05/2022).

Lebih jauh Wapres mengharapkan, pertemuan antarlembaga hari ini, menghasilkan _progress_ penanganan _stunting_ yang dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Dari pertemuan ini kita harapkan ada percepatan, karena intervensi-intervensi yang dilakukan dari berbagai lembaga itu bisa efektif dan tepat sasaran seperti yang kita lakukan,” harapnya.

Terkait penggunaan anggaran untuk penanganan _stunting_, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, saat ini pemerintah menambahkan jumlah bantuan sosial (bansos) karena pemerintah menyadari pemulihan ekonomi yang prosesnya tidak merata di masyarakat.

“Kita perlu koordinasi pendataan, karena anggaran terbesar ada di Kementerian Sosial yaitu dalam bentuk bansos. Pemerintah menambah bansos. Bansos ini sekarang hampir _comparable_ dengan tahun lalu,” terangnya.

Namun, Sri Mulyani mengingatkan, perlunya kejelasan penggunaan anggaran yang lebih sinkron karena beragamnya kebutuhan para lembaga terkait dalam menangani _stunting_.

“Yang kedua, penggunaan anggarannya harus lebih sinkron. Karena belanja ini lebih dari 34 triliun rupiah ada di 17 kementerian. Ada yang betul-betul _direct stunting_, ada _yang supporting stunting_. Sekarang mau dikoordinasi lebih tajam supaya sesuai dengan program stunting,” jelas Sri Mulyani.

“Jadi, Pak Wapres hari ini menginstruksikan kita semuanya supaya makin berkoordinasi dan melihat data dan juga anggarannya. Kita berharap ini bisa mengurangi _stunting_ tahun ini tiga persen, dan tahun depan juga terakselerasi sehingga target 14 persen tetap tercapai,” ujarnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan langkah pemerintah dalam menangani _stunting_, salah satunya melalui perbaikan lingkungan yang ada di sekitar masyarakat.

“Kita tangani secara holistik, jadi mulai dari perbaikan lingkungan, seperti sanitasi lingkungan, air bersih, kemudian perbaikan rumah tidak layak huni, itu diintegrasikan dengan penanganan _stunting_ dan penanganan kemiskinan ekstrem,” tutur Muhadjir. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jurnalis media online Lintasnews5terkini.com, dalam melaksanakan tugasnya dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), dari Redaksi, serta namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dari media online lintasnews5terkini.com. namun tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum/Redaksi dan namanya tidak tercantum di Box Redaksi. Segera Laporkan Ke Pihak Berwajib Kepolisian.atau diminta untuk segera menghubungi Redaksi Pelaksana telp/whattshap 085242507911 PERINGATAN Wartawan media online lintasnews5terkini.com, dilarang keras menyalahgunakan KTA dan serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan meminta atau menerima pemberian (imbalan) yang bisa merusak Profesi Wartawan yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia serta harus mematuhi UU Nomor 40/1999 tentang PERS dan KODE ETIK JURNALIS Semua isi materi berita dan semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan liputan menjadi tanggungjawab pribadi wartawan/pewarta