Lintasnews5terkini.com | Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Command Center dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mendagri menunjukkan kekagumannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang membuat digitalisasi sistem pemerintahan berbasis data. Kemudian data tersebut dianalisis menjadi kebijakan yang detail sehingga penerapannya lebih cepat dan tepat.
“Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Bupati. Untuk mengubah ini tidak gampang betul, karena perlu ada komitmen, political will dari kepala daerah dan untuk punya komitmen itu ya kepala daerahnya harus memiliki paling enggak dasar-dasar tentang teknologi, informasi, dan digitalisasi,” katanya saat mengunjungi MPP Kabupaten Sumedang, Jumat (21/10/2022).
Selanjutnya, Mendagri juga memuji upaya Pemkab Sumedang yang mengajak dan memilih staf-stafnya untuk lebih memahami teknologi. Menurutnya pekerjaan tersebut tidak gampang. Selain itu, keberanian kepala daerah dalam membuat pengelolaan berbasis digital akan membuat sistem pemerintahan menjadi transparan dan terbuka.
“Setiap uang rupiah yang masuk maupun yang dikeluarkan juga ketahuan. Program-programnya apa ketahuan, nah untuk membuka diri ini juga, ini tidak mudah, karena enggak bisa main-main, karena semua terkendali, terkontrol, semua orang bisa melihat. Pemerintahan yang sangat transparan,” terangnya.
Mendagri juga mengapresiasi keberadaan MPP Kabupaten Sumedang. Dengan adanya fasilitas tersebut, berbagai layanan masyarakat seperti mengurus KTP, urusan kejaksaan, pajak-pajak, dan lain sebagainya menjadi mudah. Hal ini penting karena terkadang masih ada layanan masyarakat yang dipersulit, sehingga ragu karena khawatir terkena pungutan liar (pungli). MPP, kata dia, membuat sistem pelayanan lebih terbuka, sehingga potensi untuk pungli dan korupsi menjadi jauh menurun.
“Untuk Mal Pelayanan Publik saya menyampaikan apresiasi. Karena memang Mal Pelayanan Publik ini akan banyak manfaatnya untuk masyarakat. Semua terintegrasi dalam satu atap,” terangnya.
Dalam kunjungan itu, Mendagri juga meluncurkan SUPERMETA (Sumedang Public Service Metaverse). Mendagri menegaskan, sistem metaverse memperkecil potensi korupsi, karena layanan tidak dilaksanakan secara tatap muka. Mendagri berharap, sistem baik yang telah berjalan di Kabupaten Sumedang dapat direplikasi daerah lain, kemudian diintegrasikan secara nasional.
“Kami akan dari Kemendagri, akan mempelajari juga dan kemudian berupaya untuk mengajak daerah-daerah lain, provinsi, kabupaten, kota lain, untuk melakukan hal yang sama. Kita ingin direplikasi dan kemudian bisa diintegrasikan secara nasional karena formatnya sama,” ujarnya. (*)
