Lintasnews5terkini.com | Jakarta – Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk melantik Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (15/11/2022).
Dalam sambutannya, Ribka mengatakan, pelantikan Pj. Sekda merupakan salah satu bentuk kerja awalnya sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah. Hal ini dilakukan untuk mengisi aparatur perangkat daerah Provinsi Papua Tengah. Setelah peresmian Provinsi Papua Tengah dan pelantikan Pj. Gubernur Papua Tengah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dirinya mengaku langsung memikirkan pengisian Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Satu hal yang dipikirkan oleh saya adalah bagaimana secepatnya melakukan pengisian ASN pada kelembagaan perangkat daerah,” ujarnya.
Dia menjelaskan, keberadaan ASN yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program Pj. Gubernur. Dirinya berpesan kepada Pj. Sekda yang dilantik agar mendukung berbagai program pembangunan di Papua Tengah. Di samping tentunya mendukung fasilitasi persiapan Pemilu 2024.
“Kami ucapkan selamat bertugas kepada Saudara Valentinus Sudarjanto Sumito dalam mengemban amanat sebagai (Pj.) Sekretaris Daerah di Provinsi Papua Tengah,” ujanya.
Di lain sisi, Ribka menegaskan, kebijakan otonomi khusus yang diterapkan di Papua telah mendorong adanya afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Karena itu, ASN perlu mengawal kebijakan tersebut dengan melakukan sejumlah upaya. Hal itu seperti menjalankan semangat berintegrasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau sering disebut BerAKHLAK.
Selain itu, ASN perlu memastikan pelaksanaan kewenangan khusus tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Tak hanya itu, ASN juga perlu mendorong kemandirian masyarakat agar maju dan berdaya saing. Kemudian ASN harus menjamin rasa nyaman dan damai bagi masyarakat Provinsi Papua Tengah.
“Serta membangun integritas antara level pemerintahan baik pusat maupun di daerah atau kabupaten/kota,” tandasnya. (*)
