Langsung ke konten
Jayapura, Papua – Lintasnews5terkini.com | Mengantisipasi potensi kerawanan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kepolisian Daerah Papua menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Aula Noken Lantai 12 Hotel Fox Jayapura, Rabu (17/01/2024).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Mengantisipasi Potensi Kerawanan Kamtibmas Jelang Pemilu Tahun 2024” dan dipimpin oleh Wakapolda Papua, Brigjen. Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin, S.H., M.Si.
Turut hadir Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, Komisioner KPU Provinsi Papua Devisi Hukum dan Pengawasan, Amijaya Halim, Kabid Wawasan Kebangsaaan Kesbangpol Provinsi Papua, Oktavianus D. Sanda, Plh. Kabid Politik Kesbangpol Provinsi Papua, Raehanna Lampong, dan PJU Polda Papua.
Dalam kesempatannya, Wakapolda Papua menyampaikan bicara soal aman dan damai harus diurai indikatornya dan pada kesempatan kali ini adalah momen yang tepat untuk berdiskusi dan amankan serta membuat damai Pemilu di Tanah Papua khususnya di Provinsi Papua.
“Tugas kita bersama pada agenda tahun 2024 adalah menyelengarakan dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024,” ucap Wakapolda Papua.
Wakapolda Papua mengatakan Provinsi Papua mungkin sedikit beda dengan Provinsi lain baik dalam konteks keamanan maupun karakteristik wilayah. Item maupun sector yang dapat menimbulkan potensi kegagalan, ketidaklancaran, ketidakamanan, ketidakdamaian, ketidaktertiban kita harus bahas sampai tuntas.
“Kita pada kesempatan ini juga akan bahas masalah kesiapan penyelenggaran dan pengawas yang akan kita kaitkan dengan tugas kita sebagai pengamanan,” ungkap Wakapolda.
Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Papua Devisi Hukum dan Pengawasan mengatakan Kesiapan logistik di 9 Kab/Kota mengalami beberapa kendala antara lain penyediaan / percetakan logistik suara untuk DPR RI, DPRD, DPRP dan DPRK dari PT. Impera Pratama Jombang mengalami keterlambatan untuk pengiriman sampai saat ini.
“Terkait penentuan kerawanan wilayah akan berbeda dari masing masing instansi. Khusus dari prespektif KPU, kerawanan Pemilu hanya dalam konteks jarak tempuh, namun dalam konteks keamanan kami dari KPU tidak bisa simpulkan,” pungkas Amijaya Halim.(*)
