Lintasnews5terkini.com | Bali – The 2nd Joint Finance and Health Ministers’ Meeting (JFHMM) atau pertemuan menteri keuangan dan kesehatan G20 telah dimulai di grand ballroom hotel Mulia Resort Nusadua Bali, Kamis (10/11) yang didahului dengan pertemuan deputi menteri kesehatan dan menteri keuangan.
Pertemuan Deputi Menteri berlangsung selama dua hari pada 10-11 November, membahas konsensus kementerian keuangan dan kementerian kesehatan untuk berkolaborasi serta memperluas mandat gugus tugas presidensi sebelumnya.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra memimpin pertemuan ini untuk mencapai kesepakatan bersama diantara anggota G20.
Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, anggota G20 telah bersepakat membentuk Dana Pandemi (Pandemic Fund yang sebelumnya adalah Financial Intermediary Fund (FIF) untuk Pandemic Prevention, Preparedness, and Response) serta menyusun tata kelola dana Pandemi ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan ada kesenjangan dalam arsitektur kesehatan global dalam mempersiapkan dan merespons ancaman kesehatan secara memadai.
Angka 1,4 miliar dolar AS yang sudah terkumpul untuk mengatasi kesenjangan dalam Kesiapsiagaan dan Respons Pencegahan Pandemi. Dana Pandemi ini merupakan sumber daya tambahan yang nantinya ditujukan untuk mempersiapkan dalam kondisi mendesak.
Negara donor tersebut adalah Australia, Canada, Komisi Eropa, Perancis, Jerman, China, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat dan UEA. Selanjutnya tiga filantropi, yaitu The BIll & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust.
Tidak hanya delegasi negara G20, turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan lembaga donor seperti GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunization), Bank Dunia (WB), IMF, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dan lembaga internasional seperti UNICEF, UNDP dan WHO. (*)
