Langsung ke konten
Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Kementerian Transmigrasi terus memperkuat arah kebijakan pembangunan transmigrasi melalui dua pilar utama, yaitu revitalisasi dan transformasi, guna menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kawasan di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa transmigrasi saat ini tidak lagi sekadar program perpindahan penduduk, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Transmigrasi harus benar-benar menghadirkan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia,” kata Menko AHY kepada media dalam kunjungan kerja ke Kementerian Transmigrasi, Rabu (15/4)
Menko AHY menjelaskan, program revitalisasi difokuskan pada perbaikan kondisi dasar kawasan transmigrasi, seperti infrastruktur permukiman, jalan, listrik, dan air bersih, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka pendek. Sementara itu, program transformasi diarahkan untuk mengembangkan potensi kawasan secara tematik agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Program transformasi diharapkan bisa menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan potensi wilayah, baik di sektor pertanian, perkebunan, industri, hingga pariwisata,” tegas Menko AHY.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan revitalisasi juga mencakup penyelesaian persoalan mendasar seperti kepastian hukum lahan melalui program Trans Tuntas. Dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, pemerintah telah menyerahkan lebih dari 13.000 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada masyarakat transmigrasi.
“Maknanya bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga kepastian nilai ekonomi bagi masyarakat,” jelas Menteri Iftitah.
Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga telah melakukan perbaikan infrastruktur di 154 kawasan transmigrasi, termasuk pembangunan dan renovasi lebih dari 1.000 sekolah guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
“Transmigrasi hari ini bukan lagi soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana mengintegrasikan potensi kawasan dengan investasi untuk menciptakan kebangkitan ekonomi lokal,” tegas Menteri Iftitah.
Dalam aspek transformasi, Kementerian Transmigrasi mengembangkan kawasan berbasis potensi unggulan daerah secara terintegrasi. Salah satu contoh adalah pengembangan kawasan Rempang yang dirancang sebagai kawasan permukiman modern dengan dukungan fasilitas pendidikan, infrastruktur perikanan, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam pembangunan kawasan transmigrasi, sebagaimana ditunjukkan dalam pengembangan Rempang yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, transformasi transmigrasi juga didorong melalui program Trans-Patriot yang melibatkan perguruan tinggi dalam riset dan pengembangan potensi ekonomi kawasan. Program ini dinilai mampu memperkuat keterkaitan antara potensi lokal, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Dampak nyata dari transformasi tersebut mulai terlihat, salah satunya melalui ekspor komoditas unggulan dari kawasan transmigrasi. Di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, ekspor durian dalam beberapa bulan terakhir telah mencapai ratusan miliar rupiah dan ditargetkan menembus lebih dari Rp1 triliun dalam setahun.
“Ini adalah contoh konkret bahwa kawasan transmigrasi bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang berdaya saing global,” ujar Menteri Iftitah.
Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan kawasan transmigrasi yang modern, produktif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (*)
