Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menerima audiensi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di ruang kerja, Rabu (4/3/2026).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Barat menyampaikan sejumlah program prioritas yang membutuhkan intervensi Kemendes PDT untuk tujuh Kabupaten, 91 Distrik, 57 Kelurahan dan 817 Kampung.
“Kami programkan Penguatan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal. Selain itu, ada program bidang Pendidikan dan Kesehatan,” kata Gubernur Mandacan.
Selain itu, Provinsi Papua Barat juga menyiapkan program peningkatan kapasitas aparatur dan Warga Desa.
Selain itu, program pengembangan Infrastruktur di kawasan pedesaan dan pengembangan daerah tertinggal.
Selain itu, tiga kabupaten seperti Fakfak, Kaimana dan Manokwari belum terhubung ke Ibukota Provinsi Papua Barat.
Mendes Yandri merespons positif saran program yang diajukan oleh Provinsi Papua Barat itu karena dinilai berkaitan dengan 12 Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia
Salah satu program prioritas itu adalah Desa Ekspor. Olehnya, Kemendes mendorong Papua Barat untuk mendetailkan potensi yang dimiliki oleh Desa yang bernilai ekspor.
“Sekarang, desa bisa langsung ekspor lewat BUMDesa,” kata Mendes Yandri.
Program prioritas lainnya adalah Desa Wisata. Olehnya, Gubenur Papua Barat diminta menunjuk satu desa yang akan dijadikan Pilot Project pengembangan Desa Wisata.
Selain itu, Mendes Yandri juga meminta Papua Barat turut serta dalam pengembangan Desa Tematik dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki desa.
“Papua Barat juga menjadi locus program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Fakfak dan Kaimana sebanyak 185 Desa,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.
Dengan program TEKAD ini, diyakini bakal bisa menggenjot pengembangan dan peningkatan ekonomi desa.
Kemendes mendorong untuk menuntaskan sejumlah desa yang belum miliki sinyal dan akses internet.
Sementara itu Wamendes Ariza menuturkan jika pembangunan di wilayah Papua miliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis dan adanya daerah tertinggal hingga sangat tertinggal.
“Ada tiga masalah besar yang dihadapi oleh Desa di Indonesia yaitu SDM, Infrastruktur dan akses pembiayaan,” kata Wamendes Ariza.
Olehnya, Pemerintah menelurkan berbagai program prioritas untuk menggenjot pembangunan desa.
Namun, kata Wamendes Ariza, Pemerintah Daerah tidak boleh bergantung ke anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD.
“Untuk itu harus dilakukan pemberdayaan dengan kolaborasi Octahelix yang melibatkan banyak stakeholder,” kata Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik dan Staf Khusus Fahad At-Tamimi. (*)
