Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Sabtu, 29 Agustus 2026, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, memberikan pandangan strategis terkait peran penting diseminasi informasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ia menekankan bahwa narasi dan produk pemberitaan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, khususnya Komdigi, harus senantiasa aktual (up-to-date) agar fungsinya sebagai instrumen edukasi masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Di tengah dinamika informasi digital yang bergerak sangat cepat, keberadaan pemberitaan yang responsif terhadap isu-isu krusial—seperti literasi digital, perlindungan data pribadi, keamanan ruang siber, hingga pemerataan akses informasi—menjadi kebutuhan mendesak bagi publik.
”Komdigi memegang kendali strategis dalam mengarahkan literasi digital bangsa.Oleh karena itu, arus informasi dan pemberitaan yang disampaikan harus cepat tanggap, mutakhir (update), serta mudah dicerna oleh masyarakat luas sebagai bentuk edukasi yang berkelanjutan,” ujar Syamsul Bahri di Jakarta .
Lebih lanjut, Ketua Umum FORSIMEMA-RI menyoroti beberapa poin penting terkait optimalisasi pemberitaan Komdigi ke depan:
Akurasi dan Kecepatan Informasi :
Pemberitaan yang disajikan secara tepat waktu (real-time) dapat meredam disinformasi serta menangkal hoaks yang kerap beredar di tengah masyarakat.
Fokus pada Edukasi Literasi Digital :
Setiap produk jurnalistik dan siaran pers dari kementerian hendaknya memuat unsur pencerdasan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi konsumen teknologi yang pasif, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan etika digital yang baik.
Sinergi Lintas Sektor :
Penguatan diseminasi informasi perlu melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, media massa mainstream, serta platform digital guna memperluas jangkauan pesan edukasi hingga ke daerah-daerah.
FORSIMEMA-RI berharap langkah-langkah inovatif dan pembaruan informasi yang konsisten dari Komdigi dapat menjadi teladan bagi tata kelola komunikasi publik lembaga negara lainnya, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas digital, transparan, dan berintegritas. (*)
