Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (Ditjen Badilum) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Sengketa Perkara Bidang Pertanahan Wilayah Indonesia Timur pada Kamis (12/11/2026) sampai dengan Jumat (13/11/2026) secara daring.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto, sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi teknis hakim dalam menangani perkara pertanahan yang memiliki kompleksitas persoalan hukum dan pembuktian.
Bimtek yang diikuti 138 peserta dari berbagai satuan kerja peradilan di wilayah Indonesia Timur ini menerapkan metode pembelajaran blended learning. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengarahan teknis pada 9 November 2026, dilanjutkan pembelajaran mandiri melalui Badilum Learning Center (BLC) pada 9–10 November 2026.
Pada hari pertama, 12 November 2026, materi difokuskan pada “Pemahaman Template Putusan Perdata dalam Menyusun Putusan Perdata yang Berkualitas dan Upaya Hukum Perdata”. Materi disampaikan oleh Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Agus Subroto, serta dilengkapi dengan paparan dari pejabat dan narasumber Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pembahasan ini menekankan pentingnya penyusunan putusan yang sistematis dan berkualitas, terutama dalam memastikan kesesuaian antara fakta persidangan, alat bukti, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Pemahaman mengenai aspek administrasi serta data pertanahan dari ATR/BPN juga menjadi bekal penting bagi hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pertanahan.
Pada hari kedua, 13 November 2026, peserta memperoleh materi “Permasalahan Sengketa Bidang Pertanahan dan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan pada Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Bidang Pertanahan”. Materi disampaikan oleh Zahrul Rabain, purnabakti Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, bersama narasumber dari ATR/BPN.
Pembahasan mencakup berbagai persoalan sengketa pertanahan serta aspek yang perlu dicermati dalam pelaksanaan eksekusi. Ketepatan dalam memahami objek sengketa dan kesesuaian pelaksanaan dengan amar putusan menjadi hal penting agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada kualitas putusan, tetapi juga pada terwujudnya hak-hak para pihak.
Untuk mengukur pemahaman peserta, kegiatan ini dilengkapi dengan pre-test melalui BLC serta uji komprehensif pada akhir rangkaian pembelajaran. Seluruh kegiatan dimoderatori oleh Irwanto, Kepala Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis.
Melalui Bimtek ini, Ditjen Badilum berharap peserta dapat meningkatkan kompetensi dalam menangani sengketa pertanahan, mulai dari pemeriksaan perkara hingga pelaksanaan eksekusi. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan mendukung terwujudnya putusan perdata yang berkualitas serta penyelesaian perkara yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. (*)
