Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Pengawasan meminta seluruh satuan kerja peradilan di Indonesia untuk menyebarluaskan informasi pelaksanaan uji publik dan penyampaian pendapat masyarakat terhadap calon hakim Tahun Anggaran 2026.
Permintaan tersebut tertuang dalam surat Kepala Badan Pengawasan MA Nomor 9436/BP/KP1.1.2/XI/2026 tanggal 11 November 2026. Surat tersebut ditujukan kepada Sekretaris MA, Panitera MA, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan MA, serta seluruh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
Penyebarluasan informasi ini merupakan tindak lanjut atas pengumuman hasil seleksi administrasi pengadaan calon hakim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) MA dan badan peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut bertujuan menghimpun masukan dan pendapat masyarakat mengenai calon hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.
Dalam surat tersebut, Badan Pengawasan meminta setiap satuan kerja memasang gambar atau banner informasi uji publik melalui berbagai media visual, seperti pop-up, carousel, maupun bentuk tampilan sejenis yang mudah terlihat oleh pengunjung situs web masing-masing. Materi publikasi dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/UjiPublikCakim2016.
Selain itu, gambar atau banner yang dipasang wajib dilengkapi tautan yang dapat diklik (clickable) dan secara otomatis mengarahkan pengunjung menuju laman resmi uji publik Mahkamah Agung di https://siwas.mahkamahagung.go.id/Uji_publik.
Melalui instruksi penyebarluasan ini, Badan Pengawasan MA mendorong keterlibatan seluruh satuan kerja peradilan dalam menyampaikan informasi uji publik kepada aparatur maupun masyarakat umum. Partisipasi publik diharapkan dapat membantu menghimpun informasi mengenai rekam jejak calon hakim sebagai bagian dari pengawasan terhadap proses pengadaan calon hakim Tahun Anggaran 2026. (*)
