Nasional

Dorong Birokrasi Modern dan Stabilitas Daerah, Kemendagri Raih Indonesia Kita Awards 2026

×

Dorong Birokrasi Modern dan Stabilitas Daerah, Kemendagri Raih Indonesia Kita Awards 2026

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan kategori Pelopor Birokrasi Modern dan Stabilitas Regional dalam ajang Indonesia Kita Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas upaya Kemendagri dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, integrasi data, serta pengendalian inflasi.

Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada malam penganugerahan yang digelar oleh Garuda TV di Yudistira Ballroom, Patra Jasa Office Tower, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Melalui tayangan video, penyelenggara menjelaskan bahwa selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mendagri telah mendorong pengendalian inflasi daerah, pemberian insentif fiskal untuk mendukung program strategis nasional, serta integrasi nomor induk kependudukan (NIK) dalam Satu Data Indonesia guna mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Mendagri juga dipercaya memimpin Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera serta mendorong reformasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis data.

Dalam sambutannya, Bima menjelaskan bahwa Kemendagri memiliki peran dalam membina penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah selaras. “Tugas utama dari Kemendagri adalah memastikan teman-teman kepala daerah menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik dan melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah menghadapi beragam tantangan dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut, menurutnya, telah disampaikan Kemendagri melalui seruan “petarung” saat retret kepala daerah. Tantangan yang dihadapi mencakup penanganan bencana, pengawalan program prioritas, hingga upaya menjaga akuntabilitas pemerintahan.

“Kalau ada hari ini para kepala daerah yang menerima penghargaan, maka sesungguhnya mereka adalah petarung-petarung sejati yang bisa melewati berbagai macam ujian, tantangan, dan cobaan,” tegasnya.

Bima kemudian menyampaikan apresiasi Kemendagri kepada sejumlah kepala daerah yang turut menerima penghargaan. Mewakili Mendagri, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Garuda TV yang telah memberikan semangat, motivasi, dan apresiasi kepada para kepala daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Sebagai informasi, kategori Pelopor Birokrasi Modern dan Stabilitas Regional diberikan kepada institusi yang dinilai berperan dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, integrasi data, pengendalian inflasi, serta pelaksanaan program strategis nasional. Menurut penyelenggara, birokrasi modern membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjaga stabilitas di tengah dinamika nasional. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jurnalis media online Lintasnews5terkini.com, dalam melaksanakan tugasnya dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), dari Redaksi, serta namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dari media online lintasnews5terkini.com. namun tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum/Redaksi dan namanya tidak tercantum di Box Redaksi. Segera Laporkan Ke Pihak Berwajib Kepolisian.atau diminta untuk segera menghubungi Redaksi Pelaksana telp/whattshap 085242507911 PERINGATAN Wartawan media online lintasnews5terkini.com, dilarang keras menyalahgunakan KTA dan serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan meminta atau menerima pemberian (imbalan) yang bisa merusak Profesi Wartawan yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia serta harus mematuhi UU Nomor 40/1999 tentang PERS dan KODE ETIK JURNALIS Semua isi materi berita dan semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan liputan menjadi tanggungjawab pribadi wartawan/pewarta