Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Ditjen Badilum Mahkamah Agung menggelar Perisai Badilum Episode 19, bedah penanganan perkara kripto pasca peralihan pengawasan ke OJK.
Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) kembali menggelar forum diskusi strategis bertajuk Pertemuan Sarasehan Rutin Badilum (Perisai Badilum) Episode 19 pada Senin, 9 November 2026. Mengusung topik hangat mengenai penanganan perkara aset kripto, acara ini menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Dr. Edmon Makarim, S.H., LL.M., dan Iwan Budiman, S.H., guna membedah kompleksitas hukum dan tata kelola transaksi digital modern di Indonesia.
Hadir sebagai narasumber utama, Iwan Budiman, dari Divisi Pengaturan Inovasi Teknologi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan secara komprehensif mengenai mekanisme pasar kripto di tanah air yang kini berada di bawah pengawasan ketat lembaganya. Seiring dengan peralihan fungsi pengawasan dari Bappebti ke OJK, penataan ekosistem aset keuangan digital diarahkan agar lebih terintegrasi.
Dalam pemaparannya, Iwan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.300 token kripto yang telah melalui verifikasi dan memenuhi kriteria ketat untuk dapat diperdagangkan secara legal di pasar domestik. Validasi jumlah token ini menjadi instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari instrumen spekulatif ilegal yang tidak memiliki dasar utilitas yang jelas.
Diskusi interaktif tersebut juga menyoroti terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak sejarah baru yang mempertegas dan memperluas legitimasi kewenangan OJK.
Melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif pasar, namun juga memiliki taring penegakan hukum yang kuat untuk menindak berbagai bentuk kecurangan (fraud) dan praktik perdagangan orang dalam (insider trading) di sektor aset kripto sebagai tindak pidana di bidang keuangan.
“Regulasi ini mempertegas batasan hukum yang jelas. Praktik manipulasi pasar, fraud, maupun insider trading dalam ekosistem kripto kini memiliki instrumen penindakan pidana yang tegas demi melindungi integritas pasar,” ujar narasumber dalam forum tersebut.
Langkah progresif melalui implementasi UU Nomor 4 Tahun 2026 ini memiliki tujuan utama untuk penguatan sektor keuangan secara menyeluruh. Dengan adanya kepastian hukum, pengawasan transaksi yang terukur, serta penegakan hukum yang tanpa kompromi terhadap pelaku kejahatan siber finansial, ekosistem kripto di Indonesia diharapkan mampu bertransformasi menjadi pasar yang adil, transparan, dan berdaya saing global.
Forum Perisai Badilum Episode 19 ini sekaligus menjadi sarana edukasi strategis bagi para aparatur peradilan untuk memahami perkembangan kejahatan ekonomi digital masa kini, sehingga penegakan hukum di muka persidangan dapat berjalan secara progresif, akurat, dan berkeadilan. (*)
