Nasional

Plt. Dirjen Badilag: Zona Integritas Harus Dihayati, Bukan Seremoni

×

Plt. Dirjen Badilag: Zona Integritas Harus Dihayati, Bukan Seremoni

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Plt. Dirjen Badilag Muchlis meminta seluruh jajaran PA Pangkalan Balai, termasuk petugas keamanan, menghayati nilai Zona Integritas.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., meminta nilai Zona Integritas dihayati seluruh jajaran pengadilan tanpa kecuali, termasuk petugas keamanan, saat pembinaan di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Balai, Rabu (11/11).

Arahan tersebut disampaikan di hadapan pimpinan, hakim, dan seluruh aparatur pengadilan tersebut. Pembinaan digelar usai Muchlis meninjau langsung sarana layanan di kantor pengadilan itu.

Muchlis menegaskan, Zona Integritas tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus menjadi kebiasaan kerja yang dijalankan secara kolektif dan kolegial oleh seluruh pegawai.

Ia menyebut integritas sebagai komitmen jangka panjang yang dibuktikan melalui tindakan nyata dan keberanian menolak penyimpangan.

Keteladanan pimpinan dan hakim pun ditempatkannya sebagai strategi pertama untuk meminimalkan pelanggaran.

Strategi kedua, pengawasan melekat oleh atasan langsung sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2016.

Strategi ketiga, pelaksanaan Zona Integritas yang benar-benar dihayati dan bukan sekadar seremoni.

Strategi keempat, peningkatan profesionalitas aparatur. Pada kesempatan itu Muchlis juga menyinggung pengelolaan media serta evaluasi diri satuan kerja.

“Karena itu, mari kita tingkatkan intelektualitas dan selalu menjaga integritas,” ujarnya.

Sebelum pembinaan, Muchlis meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pos Bantuan Hukum, ruang mediasi, ruang tunggu sidang, dan area parkir. Ia berdialog dengan petugas layanan untuk memastikan prosedur dijalankan dengan cepat, tepat, dan ramah kepada pencari keadilan.

Dari peninjauan itu, ia mengarahkan agar fasilitas yang tersedia dioptimalkan dan disiplin aparatur dijaga.

Ia juga meminta pemanfaatan teknologi informasi diperkuat agar layanan berjalan lebih efektif dan efisien.

PA Pangkalan Balai telah menyelesaikan seluruh tahapan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Satuan kerja itu kini menunggu pengumuman resmi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku Tim Penilai Internal.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PA Pangkalan Balai memaparkan capaian satuan kerjanya.

Capaian itu meliputi kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk perlindungan hak perempuan dan anak serta penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang.

Pemerintah daerah turut menghibahkan tanah seluas 2.000 meter persegi untuk pembangunan rumah susun hakim dan pegawai. Hibah tersebut termasuk capaian yang dipaparkan dalam pertemuan itu.

Sebagai informasi, pembinaan ini mengusung tema “Intellectual & Integrity” dan merupakan bagian dari pembinaan serta pengawasan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terhadap satuan kerja di wilayah hukum PTA Palembang.

Muchlis didampingi Wakil Ketua PTA Palembang Drs. H. Nuheri, S.H., M.H., Hakim Yustisial Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si., dan Kepala Subbagian Rumah Tangga Offend Adetriartna, S.AP., keduanya dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jurnalis media online Lintasnews5terkini.com, dalam melaksanakan tugasnya dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), dari Redaksi, serta namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dari media online lintasnews5terkini.com. namun tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum/Redaksi dan namanya tidak tercantum di Box Redaksi. Segera Laporkan Ke Pihak Berwajib Kepolisian.atau diminta untuk segera menghubungi Redaksi Pelaksana telp/whattshap 085242507911 PERINGATAN Wartawan media online lintasnews5terkini.com, dilarang keras menyalahgunakan KTA dan serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan meminta atau menerima pemberian (imbalan) yang bisa merusak Profesi Wartawan yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia serta harus mematuhi UU Nomor 40/1999 tentang PERS dan KODE ETIK JURNALIS Semua isi materi berita dan semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan liputan menjadi tanggungjawab pribadi wartawan/pewarta