Hari ini Bone tidak baik-baik saja. Rakyat sedang berada dalam keadaan paceklik. Harga kebutuhan pokok tinggi, hasil panen tidak sebanding dengan jerih payah, sementara beban hidup semakin berat. Di tengah kesulitan ini, lahir sebuah kebijakan baru dari pemerintah daerah: kenaikan PBB-P2 yang mencekik rakyat, tanpa sosialisasi, tanpa analisis, bahkan tanpa kajian yang berpihak pada kondisi masyarakat.
Ironisnya, DPRD sebagai wakil rakyat justru lambat mengetahui kebijakan ini, namun akhirnya banyak yang menyetujui. Padahal seharusnya merekalah yang menjadi garda pertama membela rakyat. Keadaan ini membuat rakyat bertanya-tanya: apakah semua ini hanya sandiwara? Ataukah memang ada “sutradara” yang mengendalikan kebijakan ini dari balik layar?
Jika benar demikian, maka ini adalah bentuk kesewenang-wenangan, bahkan dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Petuah Bugis tentang Kepemimpinan
Dalam Lontara Bugis, para leluhur menitipkan pesan luhur kepada para pemimpin
“ *Aja muarani tauwe ri lino, najajié mupatettongengngi ade’, mupatuoi taué. Narekko muaréwi ri lino, najajié muwarani Dewata Seuwaé.”*
(Jangan kau sakiti rakyatmu di dunia ini, karena tugasmu adalah menegakkan aturan dan menyejahterakan mereka. Jika engkau menyakiti rakyat, berarti engkau menantang Allah Yang Maha Esa).
Seorang pemimpin Bugis akan kehilangan kehormatan (siri’) bila ia mengkhianati amanah rakyat. Dan seorang wakil rakyat akan kehilangan jati dirinya bila hanya menjadi corong kepentingan penguasa.
Dalam pandangan Islam tentang Amanah dan Hisab Kepemimpinan
Rasulullah SAW bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.” (HR. Bukhari-Muslim)
Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata:
“Seandainya ada seekor keledai yang terperosok di Irak, aku takut Allah akan menuntutku, mengapa aku tidak meratakan jalannya.”
Jika seekor hewan saja begitu dipikirkan oleh seorang pemimpin, apalagi rakyat yang lapar, yang rumah tangganya terguncang karena beban pajak yang mencekik.
Wahai para pemimpin Bone, sadarlah. Berhentilah membuat dalih pembenaran. Jangan mencari celah untuk lari dari tanggung jawab. Negeri ini adalah republik, bukan kerajaan. Kekuasaan kalian bukan warisan tahta, melainkan amanah rakyat.
Kepada DPRD, wahai wakil rakyat: jangan sampai kalian menjadi simbol pengkhianatan. Kembalilah kepada jati diri Bugis. Tegakkan getteng (ketegasan), jagalah malempu (kejujuran), hormatilah rakyat dengan sipakatau, dan peliharalah siri’ kalian. Karena tanpa itu semua, kalian hanyalah boneka yang dikendalikan oleh kepentingan sesaat.
Ingatlah, setiap kebijakan yang lahir akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah SWT kelak. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada para pemimpin kita, melembutkan hati mereka, dan menjauhkan Bone dari kebijakan zalim. Semoga para pemimpin kembali ke jalan yang benar, menegakkan amanah sesuai petuah Bugis dan tuntunan Islam.
Dan kepada rakyat Bone, mari kita tetap menjaga siri’ na pesse. Jangan pernah menyerah. Kita bersatu bukan untuk melawan pemimpin, tetapi untuk meluruskan arah kepemimpinan agar kembali ke jalan yang benar.
Karena sesungguhnya, kekuatan rakyat jauh lebih besar daripada tirani kekuasaan.
Oleh:
Irham Ihsan
Ketua Sompung Lolona Cenrana
