Lintasnews5terkini.com | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi nomor 7 terbesar di dunia. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peluang investasi yang besar. Mendagri menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 dengan tema “Hilirisasi dan Kemitraan untuk Investasi Berkeadilan” di The Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (30/11/2022).
“Kita bukan lagi menjadi istilahnya (negara) ‘kacang-kacangan’, ‘kaleng-kalengan’, ‘banana republic’, (tetapi) negara besar dengan ekonomi nomor 7 terbesar di dunia, mungkin kita tidak sadar itu. Ini lompatan yang besar untuk Indonesia,” katanya.
Selain menjadi negara dengan tingkat ekonomi nomor 7 di dunia, lanjutnya, Indonesia patut berbangga karena masuk ke dalam G20. Forum ini beranggotakan negara yang menguasai hampir 80 persen ekonomi dunia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah jauh berkembang dan diperhitungkan dari hampir 200 negara yang terhimpun dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prestasi ini menurut Mendagri tak lepas dari peran sektor swasta yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan mengundang pihak swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menamankan investasinya di Indonesia, maka pendapatan negara maupun daerah meningkat.
“Artinya tanpa ada sektor swasta, lebih spesifik bahasanya saya ubah investasi, kita tidak akan pernah menjadi negara G20. Apalagi menjadi 10 negara terbesar di dunia, no, kalau dilihat dari APBN saja, tidak,” ungkapnya.
Mendagri memaparkan, guna menciptakan peluang investasi di Indonesia, dirinya mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan peran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Mendagri berharap, dengan adanya DPMPTSP pendapatan Pemda akan meningkat sehingga bisa memajukan daerahnya.
“Saya harapkan Bapak/Ibu (kepala daerah) sekalian termasuk kepala DPMPTSP, kita harus menunjang investasi, tanpa investasi tidak akan pernah daerah itu akan melompat. Jangan sekali-kali berpikir daerah akan bisa maju hanya mengandalkan APBD,” tandasnya.
Untuk itu, Mendagri mendorong agar kepala daerah dan kepala DPMPTSP saling bekerja sama untuk mempermudah perizinan investasi. Dia mewanti-wanti agar para investor yang akan berinvestasi tidak diperpanjang proses birokrasinya, sehingga iklim investasi di Indonesia semakin berkembang menjadi lebih baik.
“Di UEA yang hidupnya dari investasi, 80 persen penduduknya ekspatriat, Dubai, 20 persen lokal Arab, itu padang tandus mereka bisa menjadi kota paling modern di dunia, karena investasi, kemudahan perizinan mereka hitungannya hari, Singapura hitungannya hari, New Zealand hitungannya jam,” terangnya. (*)
