Lintasnews5terkini.com | Jakarta – Sepanjang tahun 2022, di Indonesia telah tercatat 3.544 kejadian bencana yang mengakibatkan ratusan korban jiwa, ribuan orang luka-luka, jutaan orang mengungsi, serta merusak puluhan ribu rumah dan fasilitas umum termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun tempat peribadatan. Untuk itu ke depan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan prima untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana.
“Pelayanan prima untuk melindungi masyarakat, termasuk dari risiko bencana, adalah prioritas kita,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2023, yang diselenggarakan di Jakarta International Expo, Jl. H. Benyamin Sueb No. 12 Jakarta Utara, Kamis (02/03/2023).
Wapres mengingatkan, bahwa dalam hal penanggulangan bencana, Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2024 sebagai pedoman. Dimana visi besar RIPB untuk mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana demi pembangunan berkelanjutan.
“Tangguh bencana berarti Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari segala macam bencana secara tepat waktu, efektif dan efisien, demi mempertahankan dan melanjutkan kinerja, serta raihan prestasi Indonesia selama ini,” terang Wapres.
Lebih jauh, Wapres menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan bencana agar memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana.
“Ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga mitigasi secara kultural,” jelasnya.
Selanjutnya, Wapres menuturkan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan, khususnya dalam pembiayaan untuk bencana, baik dari sektor privat atau dunia usaha, maupun sektor publik atau pemerintah.
“Perlunya peningkatan kerangka berpikir sadar bencana, termasuk dalam sisi pembiayaan,” kata Wapres.
Di sisi lain, menurut Wapres mitigasi dari hulu ke hilir dalam menanggulangi bencana harus diperkuat untuk menekan dampak kerugian akibat bencana.
“Semua unsur terkait agar terus menjaga komitmen penanggulangan bencana,” tambah Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres mengharapkan pemerintah daerah dapat menjadi ujung tombak penanggulangan bencana dengan mendorong kemandirian dengan membangun modal sosial untuk masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu membangun modal sosial masyarakat untuk mendorong kemandirian dalam mengurangi risiko bencana,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang telah disampaikan saat Pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 di hari yang sama.
“Presiden telah memberikan arahan, intinya agar BNPB, BPPD, dibantu unsur TNI/Polri dan para stakeholder terkait agar tidak hanya berfokus pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada fase pencegahan,” jelas Suharyanto.
Kemudian, Suharyanto juga menyampaikan harapan Presiden kepada BNPB dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga, khususnya dalam menangani bencana di Tanah Air.
“Mudah-mudahan nanti kemampuan dan kekekuatan kita dalam menghadapi bencana ini lebih baik dan meningkat lagi,” tutupnya.
Turut mendampingi Wapres pada kesempatan tersebut Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, serta Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi dan Zumrotul Mukaffa. (*)
