Nasional

Pengadilan Pajak Gabung MA 2027, ini Agenda BUA

×

Pengadilan Pajak Gabung MA 2027, ini Agenda BUA

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Pada aspek penguatan organisasi dan kelembagaan, Kepala BUA menyampaikan sejumlah agenda strategis.

Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung (MA), Sahwan, S.H., M.H., memaparkan sejumlah arah kebijakan, perkembangan program strategis, serta evaluasi pelaksanaan anggaran dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kesekretariatan di Lingkungan BUA, Jumat (6/11).

Paparan tersebut mencakup dua pilar transformasi fundamental MA, yakni kesejahteraan aparatur serta penguatan organisasi dan kelembagaan, termasuk kesiapan pelaksanaan program kerja menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Sahwan menyampaikan apresiasi kepada jajaran BUA atas capaian kinerja yang telah diraih, khususnya di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) dan penyelenggaraan lelang.

Ia menyampaikan, Biro Perlengkapan BUA MA berhasil memperoleh penghargaan dalam Kategori Indeks Pengelolaan Aset Kelompok IV. Selain itu, MA juga memperoleh peringkat ketiga terkait penyelenggaraan lelang.

“Dengan jumlah satuan kerja sebanyak 938, alhamdulillah kita masih mendapatkan penghargaan,” ujar Sahwan disambut tepuk tangan peserta.

Perkembangan Dua Pilar Transformasi MA

Kepala BUA sekaligus Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi tersebut menjelaskan, pada 2026 MA memfokuskan perhatian pada penyelesaian dua pilar fundamental transformasi, yaitu kesejahteraan aparatur dan penguatan organisasi dan kelembagaan.

Pada pilar kesejahteraan aparatur, ia menyampaikan, hakim tingkat banding dan tingkat pertama telah menerima penyesuaian hak keuangan, termasuk hakim ad hoc.

Sementara itu, terkait kesejahteraan tenaga teknis pengadilan, MA menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Indonesia (IPASPI) pada 3 November 2026.

Dalam audiensi tersebut, IPASPI menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan aparatur peradilan.

Selanjutnya, Kepala BUA menjelaskan, pada 5 November 2026, rancangan Peraturan Presiden tentang kenaikan tunjangan jabatan Panitera dan Jurusita telah dibahas dan diharapkan segera disampaikan kepada Kementerian Hukum untuk proses harmonisasi.

“Dari IPASPI juga sudah membuat edaran terkait progres tersebut,” imbuhnya.

Pria kelahiran Sumenep itu turut menyampaikan, usulan kenaikan tunjangan kinerja aparatur peradilan saat ini tengah diproses di Kementerian Keuangan untuk memperoleh izin prinsip.

Pada aspek penguatan organisasi dan kelembagaan, Kepala BUA menyampaikan sejumlah agenda strategis.

Salah satunya adalah Penyatuan Pengadilan Pajak di bawah MA yang ditargetkan mulai Januari 2027. Saat ini, rancangan Perpres terkait masih dalam proses harmonisasi antarkementerian.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2026 tentang reorganisasi kelembagaan MA telah terbit. Sebagai tindak lanjut, MA akan menyusun struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang mengacu pada Perpres tersebut.

Kepala BUA juga menyampaikan arahan pimpinan MA agar pembangunan gedung pengadilan pada 2027 mengintegrasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan penggunaan panel surya. Penerapan konsep serupa juga perlu dipertimbangkan dalam renovasi gedung pengadilan.

Kepala BUA Minta Tujuh Biro Perkuat Koordinasi

Menutup arahannya, Sahwan menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi dan sinergi di antara tujuh biro di lingkungan BUA.

Menurutnya, koordinasi antarbiro harus diperkuat untuk menghindari miskomunikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit. Ia meminta para kepala biro dan jajarannya mulai meningkatkan koordinasi agar berbagai kendala dapat dibahas dan diselesaikan bersama.

“Apabila ada kesulitan, Insya Allah dengan koordinasi yang baik, kita akan lebih mudah melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing biro,” pungkas Sahwan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Pidana yang pernah menjabat sebagai Sekretaris MA periode 2023–2026, Dr. Sobandi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata sekaligus Plt. Sekretaris MA, para kepala biro beserta jajaran di lingkungan BUA, serta para Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jurnalis media online Lintasnews5terkini.com, dalam melaksanakan tugasnya dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), dari Redaksi, serta namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dari media online lintasnews5terkini.com. namun tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum/Redaksi dan namanya tidak tercantum di Box Redaksi. Segera Laporkan Ke Pihak Berwajib Kepolisian.atau diminta untuk segera menghubungi Redaksi Pelaksana telp/whattshap 085242507911 PERINGATAN Wartawan media online lintasnews5terkini.com, dilarang keras menyalahgunakan KTA dan serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan meminta atau menerima pemberian (imbalan) yang bisa merusak Profesi Wartawan yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia serta harus mematuhi UU Nomor 40/1999 tentang PERS dan KODE ETIK JURNALIS Semua isi materi berita dan semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan liputan menjadi tanggungjawab pribadi wartawan/pewarta