Lintasnews5terkini.com | Jakarta – Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1444 H bertepatan dengan 21 April 2023. Di lain pihak, pemerintah termasuk Nahdlatul Ulama masih menunggu hasil sidang Isbat yang biasanya dilaksanakan pada 29 Ramadan, sehingga perbedaan waktu penetapan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H sangat berpotensi terjadi di Indonesia.
Saat ditanya awak media seputar hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin membenarkan potensi perbedaan itu. Meskipun demikian, Wapres meminta umat muslim di Indonesia untuk menyikapi perbedaan tersebut dengan toleransi sesuai keyakinannya masing-masing.
“Maka, yang ditempuh adalah adanya sikap bisa toleransi antara dua kelompok ini untuk masing-masing. Ya Lebaran sesuai dengan keyakinannya, dengan hitungannya. Jadi, bahasa Jawanya _legowo_,” pinta Wapres dalam kesempatan konferensi pers seusai menunaikan ibadah salat Jumat, di Masjid Agung Baiturrahman, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Jumat siang (14/04/2023).
Lebih jauh, Wapres mengemukakan penyebab perbedaan itu terletak pada metode penetapannya. Pemerintah, lanjut Wapres, menggunakan metode _imkanur rukyah_ yang menggabungkan hisab dan _rukyah_.
“Kalau hisabnya di bawah dua, itu tidak _imkan_. Ini kesepakatan, termasuk ASEAN segitu, walaupun dia sudah di atas ufuk, tapi di bawah dua derajat. Itu metode _imkanur rukyah_,” ucapnya.
Sementara itu, sambung Wapres, Muhammadiyah menggunakan metode _wujudul hilal_.
“Asal wujud, asal ada saja. Walaupun setengah derajat, masuk. Nah, ini beda,” sebut Wapres.
Wapres pun mengatakan, kondisi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal adalah hal biasa di Indonesia. Dalam penuturannya, memang sempat muncul konflik-konflik di tengah umat Islam pada awal mulanya, tetapi kemudian semua diupayakan untuk mengedepankan prinsip toleransi.
“Kita terus sosialisasi, edukasi. Sekarang rukun-rukun saja, sambil terus mencari metode untuk bisa mempertemukan dua metode ini, imkanur rukyah dan wujudul hilal,” pungkasnya.
Mendampingi Wapres pada kesempatan ini Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (*)
