Lintasnwes5terkini.com Makassar, 29 Desember 2023 – Puluhan guru honorer dari berbagai daerah di provinsi Sulawesi Selatan melakukan Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Provinsi Sulsel pada Jumat (29 Desember 2023). Aksi ini dilakukan dalam rangka menyuarakan tuntutan mereka terhadap Dinas Pendidikan Sulsel. Audiensi ini dipimpin oleh Ketua Komisi E, Rahman Pina, S.Ip.,M.Si dari Fraksi Golkar, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk PJ Gubernur Sulsel, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, H.Iqbal Nadjamuddin,S.E, menyampaikan bahwa pihaknya sedang berupaya menyelesaikan data dapodik dari sekolah di bulan Januari mendatang. Namun, Iqbal mengakui adanya ketidaknyambungan dan kurang optimalnya koordinasi antara sekolah dan dinas pendidikan.

Mira Hatranti, perwakilan dari Guru Honorer, menyampaikan harapannya terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun depan. Ia menginginkan prioritas diberikan kepada guru honorer yang telah memiliki pengalaman dan pangkat, serta menyoroti ketidakmerataan dalam pengangkatan PPPK.
Beberapa tuntutan yang disuarakan oleh para guru honorer DISDIK SULSEL antara lain:
Guru honorer yang lolos PPPK tahap 2023 tidak boleh menggeser guru honorer di sekolah induk.
Prioritaskan TP 2022 dan P 2023 sebagai P1 tanpa tes, dengan penempatan di sekolah induk masing-masing pada tahun 2024.
Tuntutan penambahan kuota formasi berdasarkan data dapodik, “Sipana,” dan bursa guru, dengan membuka kembali formasi yang selama ini terabaikan.
Realisasi janji pemerintah untuk memprioritaskan guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun untuk diangkat menjadi PPPK, dan menuntaskan sistem Nepotisme.
Linearitas Jurusan dalam pengangkatan PPPK.
Audit terkait pemotongan BPJS ketenagakerjaan atau kesehatan honorer dari APBD, yang dinilai merugikan para honorer.
Aksi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap nasib para guru honorer di Sulawesi Selatan, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Langsung ke konten

























