Langsung ke konten
Poso, Lintasnews5terkini.com – Kasatgas II Preemtif Ops Madago Raya, AKBP Moh. Taufik, S.H, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Penguatan Moderasi Beragama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Desa Percontohan sebagai Kampung Moderasi Beragama di Kabupaten Poso, Rabu (12/2/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Pertemuan Hotel 99, Jl. Pulau Seram, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mencegah penyebaran paham radikalisme dan intoleransi.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh lintas agama, aparat kepolisian, serta perwakilan masyarakat. Turut hadir anggota Satgas II Preemtif Ops Madago Raya serta Da’i Kamtibmas Polri yang turut memandu jalannya acara.
Sebagai narasumber utama, kegiatan ini menghadirkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tengah, Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, M.Ag, serta Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Poso, Ustadz Purnawarman Loi.
Dalam pemaparannya, Ustadz Purnawarman Loi menyampaikan materi bertajuk “Moderasi Beragama dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” sementara Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, M.Ag membawakan materi “Moderasi Beragama sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa.”
Dalam sambutannya, AKBP Moh. Taufik, menegaskan bahwa program ini bertujuan membangun karakter serta memperkuat moderasi beragama guna menekan berkembangnya paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia.
Ia menekankan bahwa Desa Bakti Agung, Kecamatan Poso Pesisir Utara, dipilih sebagai kampung moderasi beragama karena masyarakatnya yang plural, mencerminkan harmoni dalam keberagaman.
“Desa Bakti Agung dipilih sebagai kampung moderasi beragama karena masyarakatnya yang plural. Kampung ini menjadi bukti bahwa keberagaman dapat menciptakan perubahan positif dan menginspirasi secara nasional,” ujar AKBP Moh. Taufik.
Lebih lanjut, Kasatgas II Preemtif Ops Madago Raya berharap para tokoh lintas agama dapat mengedukasi masyarakat mengenai moderasi beragama serta menerapkan paradigma baru yang berlandaskan empat pilar, yaitu Wawasan Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekerasan, dan Akomodasi terhadap Budaya Lokal.
“Moderasi beragama diharapkan dapat menjadi dasar dalam menciptakan perdamaian dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Poso serta menjadi contoh bagi daerah lain,” tambahnya.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari para tokoh lintas agama atas inisiatif penyelenggaraannya. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut demi menjaga keharmonisan dan kedamaian di Poso.
Para peserta juga menyampaikan harapan agar pemerintah dan pihak kepolisian terus mendukung upaya moderasi beragama sebagai bagian dari strategi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. (*)
