Bandung, Lintasnews5terkini.com – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, melakukan peninjauan pada salah satu proyek renovasi Sekolah Rakyat (SR) Tahap I yang berlokasi di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (23/05/2025). Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan program penanganan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penyediaan sarana pendidikan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahap pertama ini, pekerjaan renovasi tersebar di 65 titik lokasi di 24 provinsi dengan nilai kontrak sebesar Rp332,39 miliar. Proyek ini dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana Nindya – Adhi KSO dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender, dimulai sejak 10 Mei 2025.
Wamen Diana meminta seluruh proses pelaksanaan dikerjakan secara cermat, tertib, dan sesuai ketentuan. “Mohon lakukan pelaksanaan pekerjaan dengan rapi, perhatikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Pastikan juga pengelolaan sampah ditangani dengan baik, kemudian penyelesaiaannya tepat waktu,” kata Wamen Diana.
“Untuk pelaksanaan pekerjaan juga dilakukan dengan hati-hati. Harus ada pemisahan yang jelas antara bangunan untuk Sekolah Rakyat dan yang masih menjadi bagian dari Poltekesos, agar nanti jika diaudit bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, tolong pastikan kualitas tambalan atap baik, jangan sampai ada kebocoran,” tambah Wamen Diana.
Wamen Diana juga menekankan pentingnya mengikuti regulasi jika akan melakukan pembongkaran bangunan lama. “Kalau akan melakukan pembongkaran, mohon dikaji lagi. Bangunan ini masih cukup bagus, dan pembongkaran harus melalui proses lelang sesuai aturan. Jadi harus hati-hati, pastikan tidak melanggar ketentuan penghapusan aset negara,” tegasnya.
*Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat Muhammad Reva, menjelaskan bahwa Poltekesos merupakan salah satu dari sepuluh lokasi usulan Sekolah Rakyat di Jawa Barat. “Di Provinsi Jawa Barat sendiri, terdapat 10 lokasi usulan Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari pelaksanaan program tahap pertama ini. Targetnya, renovasi dapat rampung pada Juli 2025,” ungkap Reva.*
Reva juga menambahkan bahwa sebagian fasilitas seperti toilet telah diperbaiki sebelumnya oleh Kementerian Sosial. Namun, untuk memperbaiki kelayakan asrama secara keseluruhan, BPPW Jawa Barat juga akan mengganti elemen-elemen bangunan yang sudah rusak. “Struktur bangunan masih aman, tapi rangka atap dan kayu yang lapuk akan diganti demi keselamatan dan keberlanjutan bangunan,” katanya.
Direktur Poltekesos, Suharma, menyampaikan bahwa pihak kampus menyambut baik dukungan dari Kementerian PU dalam merevitalisasi bangunan Poltekesos guna mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat. “Terima kasih Kementerian PU telah mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan melakukan renovasi pada Poltekesos. Untuk bagian asrama memang kondisinya rusak dan aksesnya cukup kecil di belakang. Saat ini sedang dilakukan pekerjaan yang mencakup rehabilitasi asrama putri, ruang kelas, laboratorium bahasa, komputer, biologi, fisika, ruang guru, dan perpustakaan,” kata Suharma.
Suharma juga menambahkan, setelah direnovasi, Sekolah Rakyat di Poltekesos terdiri dari tiga lantai yang nantinya akan menampung 100 siswa, yang terbagi dalam empat rombongan belajar (rombel). Setiap kelas akan dilengkapi dengan 25 meja belajar. “Kami berharap sarana ini bisa mendukung proses belajar-mengajar yang layak bagi siswa SR,” tambah Suharma.
Terkait pesan Wamen Diana mengenai pengelolaan sampah, Suharma juga menyampaikan bahwa pihak kampus akan melibatkan komunitas mahasiswa. “Kami telah bekerja sama dengan mahasiswa untuk memilah sampah seperti plastik dan bahan-bahan lainnya, sehingga lebih tertib dan ramah lingkungan,” ujarnya.
“Dengan adanya sinergi antara Kementerian PU, institusi pendidikan, dan masyarakat, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Poltekesos diharapkan menjadi contoh baik pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas di Jawa Barat,” tandas Wamen Diana. (*)
