Langsung ke konten
Maros, Lintasnews5terkini.com – Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lidik Pro Kabupaten Maros terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan penerima pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) belum dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros.
Dalam surat jawaban bernomor B-2441/P.4.16/Fd.1/09/2025 tertanggal 16 September 2025, Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Febriyan M., S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Berdasarkan telaahan dan pengumpulan data oleh Bidang Tindak Pidana Khusus, belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara sebagaimana dalam laporan Saudara,” demikian isi surat jawaban Kejari Maros.
Sebelumnya, Lidik Pro melalui laporan bernomor 014/LIDIK-PRO-MRS/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025, menilai ada pengabaian Pasal 16 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1969 yang menegaskan bahwa hak utama penerima pensiun adalah pasangan sah yang terdaftar. Laporan itu juga menyoroti penerapan Pasal 18 ayat (2) yang disebut dilakukan tanpa mendahulukan hak utama, sehingga dinilai berpotensi merugikan pihak yang seharusnya berhak.
Ketua Lidik Pro Maros, Ismar, S.H., menyatakan kekecewaannya atas hasil telaah Kejari. Menurutnya, ada dokumen penting yang belum dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelidikan awal.
“Dokumen atas nama Irmayanti yang kami lampirkan belum pernah dimintai keterangan. Padahal itu dokumen penting yang bisa mengungkap adanya penyalahgunaan wewenang. Karena itu, Lidik Pro tidak akan tinggal diam. Kami akan menempuh jalur lain untuk mencari keadilan,” tegas Ismar.
Selain itu, Lidik Pro juga mendesak dilakukan verifikasi ulang secara menyeluruh terhadap penetapan penerima pensiun ASN. Hal ini guna mencegah potensi pemberian ganda, salah sasaran, maupun kekeliruan yang dapat menimbulkan kerugian negara.
Kasus ini diperkirakan masih akan terus bergulir, mengingat menyangkut hak-hak pensiun ASN dan keluarganya, serta dianggap rawan memicu kerugian negara apabila tidak ditangani dengan cermat dan transparan.(*).
