Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Kementerian Transmigrasi resmi melepas 36 peserta pelatihan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Pengentasan Kemiskinan ke Tiongkok sebagai bagian dari langkah transformasi transmigrasi yang kini tidak hanya berfokus pada pembangunan dalam negeri, tetapi juga memperluas kerja sama dan pembelajaran di tingkat internasional.
Peserta yang diberangkatkan terdiri dari transmigran, akademisi, analis internal kementerian, para pelatih balai pelatihan transmigrasi, serta pejabat setingkat direktur dan kepala divisi dari departemen pemerintah terkait di Indonesia. Hal ini menunjukkan program tersebut tidak hanya melibatkan pegawai kementerian, tetapi juga menjadi bagian dari keterlibatan seluruh keluarga besar Kementerian Transmigrasi dalam mendukung transformasi transmigrasi dan pengentasan kemiskinan.
“Kami ingin agar mereka betul-betul mempelajari best practice-nya itu seperti apa. Mereka akan berangkat malam ini dan akan berada di sana kurang lebih selama 2 minggu. Nah inilah yang nanti akan kita lakukan, implementasikan baik pengentasan kemiskinan dalam konteks wilayah, kemudian kabupaten, sampai dengan tingkat desa dan keluarga,” kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Gedung Gran Makarti Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu (7/5).
Selain itu, peserta juga berasal dari 10 perguruan tinggi mitra Kementerian Transmigrasi yaitu Universitas Indonesia, IPB University, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.
“Inilah yang kita gandeng karena mereka nanti akan menjadi bagian dari Tim Ekspedisi Patriot (TEP) untuk berkiprah di 53 kawasan transmigrasi. Khususnya 10 kawasan transmigrasi di Papua yang nanti mereka akan bertugas kurang lebih selama 1 tahun,” ucap Mentrans Iftitah.
Mentrans menilai Tiongkok berhasil menjalankan strategi pengentasan kemiskinan secara bertahap selama beberapa dekade hingga mampu menekan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan. Pengalaman tersebut dinilai relevan untuk dipelajari dan diadaptasi di kawasan transmigrasi Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari undangan Kedutaan Besar Tiongkok kepada Kementerian Transmigrasi dalam rangka memperkuat kerja sama dan pertukaran pengetahuan di bidang pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan, dengan pembiayaan kegiatan ditanggung oleh Pemerintah Tiongkok.
“Tiongkok kami nilai itu cukup berhasil dalam upaya pengantasan kemiskinan. Jadi 1,4 miliar penduduknya mereka punya strategi yang cukup besar dalam 4 dekade secara bertahap dilakukan pengantasan, upaya pengantasan kemiskinan itu. Dan pada tahun 2021 mereka mendeklarasikan hampir tidak ada lagi kemiskinan di Tiongkok, utamanya yang ekstrim miskin. Kita ingin belajar best practice itu dan mengimplementasikannya di Indonesia,” ujarnya
Program bertema “Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan” ini berlangsung pada 9 – 22 Mei 2026 melalui kegiatan perkuliahan, diskusi, dan kunjungan lapangan. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi berbasis kesejahteraan masyarakat sekaligus mempelajari strategi pengentasan kemiskinan Tiongkok serta memperkuat kerja sama Indonesia – Tiongkok di bidang pembangunan pedesaan.
Salah satu peserta asal Papua Barat Daya, Kepala Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Oktavianus Kolin, menyampaikan optimismenya terhadap program tersebut. Ia berharap pengalaman belajar di Tiongkok dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi Papua Barat Daya.
“Saya dari Papua Barat Daya mengikuti ke Beijing untuk bagaimana saya belajar yang ada di Beijing itu bahwa pengantasan kemiskinannya cukup luar biasa. Oleh sebab itu, saya juga ingin tahu dan ingin belajar untuk bagaimana program Kementerian Transmigrasi ini dapat saya bawa ke daerah kerja saya yaitu di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong, khusus Distrik Klamono-Segun,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan transformasi transmigrasi yang inklusif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan masa depan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama pembangunan global. (*)
