Lintasnews5terkini.com | Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatra Utara Tahun 2022 secara daring pada Rabu (20/04/2022). Dalam kesempatan ini, Surya Tjandra menelisik potensi serta tantangan dalam pembangunan Sumatra Utara melalui Reforma Agraria.
Dilihat dari peta sebaran rencana _major project_ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di wilayah Sumatra, dari total 16 _major project_ yang ada di wilayah Sumatra, tujuh di antaranya berada di Sumatra Utara. “Jadi kebayang kalau memang tekanan di Sumatra Utara lumayan besar. Tapi saya kira dari begitu besarnya tekanan di Sumatra Utara, juga menunjukan harapan, peluang pembangunan, serta potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar,” ujar Surya Tjandra.
Di sisi lain, Surya Tjandra mengungkapkan sejumlah tantangan Provinsi Sumatra Utara dalam menjalankan Reforma Agraria. Di antaranya penyelesaian sengketa dan konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta aparat penegak hukum. Selain itu, penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Sumatra Utara juga melibatkan masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL).
“Tantangan-tantangan ini yang memang nyata dialami oleh Bapak/Ibu di sana. Yang jelas kita perlu diskusi lebih dalam masalah di sana, dipilah lagi untuk menentukan prioritas penyelesaiannya, harus ada yang melakukan itu. Tantangan lainnya adalah bagaimana kita semua berkontribusi untuk membantu mengurai begitu banyak tantangan yang dihadapi,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.
Adapun peluang dan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra Utara, antara lain terdapat pembangunan pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo), program _food estate_ yang berpotensi meningkatkan pendapatan petani, dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba pada tujuh kabupaten di Provinsi Sumatra Utara.
“Untuk mewujudkannya, jadi semua pihak yang ada di Sumatra Utara mulai dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, dan semua pihak praktis bekerja dan harus bergerak melaksanakan tugas,” imbuh Wamen ATR/Waka BPN.
Turut hadir dalam Rakor kali ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Askani beserta jajaran Kepala Kantor Pertanahan se-Sumatra Utara; Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmahadi yang juga selaku Ketua GTRA Provinsi Sumatra Utara; serta jajaran pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria. (*)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
