Lintasnews5terkini.com | Jakarta – Peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Indentitas Anak (KIA) saat ini menjadi salah satu prioritas kerja Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Salah satu cara yang dilakukan adalah pemberian insentif kepada anak yang memiliki KIA.
Langkah ini diawali dengan ditekennya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan PT. Gramedia Asri Media tentang Pemanfaatan KIA, Dukungan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penggunaan Media Dalam Rangka Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
PKS ini ditandatangani langsung oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dan Direktur PT. Gramedia Asri Media Herman Kristanto Masman. Acara ini berlangsung Jumat (21/10/2022) bertempat di Gedung Kompas Gramedia Jl. Palmerah Barat, Jakarta Pusat.
Direktur Pendaftaran Penduduk David Yama selaku ketua pelaksana mengungkapkan saat ini PR Dukcapil terkait kepemilikan KIA masih cukup besar.
“Saat ini sudah 35.718.938 anak telah memiliki KIA atau 46.64%. Memang sudah melebihi target nasional di tahun 2022 sebesar 40%, namun tetap harus dikejar sisanya karena masih ada 53.36% anak yang belum memiliki KIA,” jelas Yama.
Dalam sambutannya, Dirjen Zudan sangat antusias dan menyambut baik kerja sama dengan pihak Gramedia.
“Terima kasih kepada Gramedia yang telah ikut dalam tahap transformasi ini. Dari Kartu Identitas Anak menjadi Kartu Insentif Anak. Dengan KIA dapat reward, keuntungan, dan kebanggaan,” tutur Zudan.
Lanjutnya Zudan berharap KIA tidak hanya sebagai kartu identitas, namun juga sebagai pembawa cerita.
“Suatu saat cerita ke anak cucu kalau dulu bawa kartu KIA bisa dapat diskon. Ini akan membangun memori bagus,” ungkap Zudan.
Dijelaskan oleh Zudan bahwa PKS ini juga sebagai upaya membangun ekosistem layanan publik yang menggembirakan dan membahagiakan masyarakat. Juga sebagai penggerak meningkatkan kembali minat baca anak-anak.
Diberbagai kesempatan, Mendagri Muhammad Tito Karnavian turut mendukung upaya jajaran Dukcapil demi meningkatkan capaian kepemilikan dokumen kependudukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. (*)
